Reklamasi Oh.. Reklamasi

Tantangan Menteri Luhut atas urgensi proyek reklamasi, harus dijawab dan dibuktikan di pengadilan sengketa informasi KIP.

Kamis, 11 Mei 2017 10:30 WIB

17 Pulau reklamasi Teluk Jakarta. (KLHK)

17 Pulau reklamasi Teluk Jakarta. (KLHK)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah kelewatan ketika memihak proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Dalam senyap, pemprov rupanya telah menerbitkan izin lingkungan Pulau C dan D yang dimiliki PT Kapuk Naga Indah –anak perusahaan PT Agung Sedayu Group. Padahal terbitnya izin itu melanggar sejumlah hal. Pertama, belum ada kajian menyeluruh atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS. Kedua, belum ada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketiga, tak melibatkan semua pihak; baik yang setuju dan menolak.

Belakangan,  malah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, terang menyebut izin lingkungan dua pulau itu cacat prosedur. Ia pun mengaku sudah memanggil pemprov sebagai pemberi izin. Tapi apa hasilnya pertemuan itu, tak ada yang tahu.

Akan tetapi tak hanya Pemprov DKI Jakarta yang kelewatan, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan juga sama. Sebelumnya, ia lantang menantang lembaga yang selama ini menolak reklamasi agar mengadu data dengannya. Hanya saja, saat ditantang balik Menteri Luhut berkilah: datanya masih dikaji. Sehingga tak bisa dibuka dalam sidang sengketa informasi yang diajukan Koalisi Tolak Reklamasi. Sementara data yang dipunya Koalisi, menjabarkan tak ada urgensinya melanjutkan reklamasi.

Jika merujuk pada kajian terakhir yang disusun Tim Bidang Teknis dan Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di kepemimpinan Rizal Ramli, disebut bahwa dari 17 pulau hanya tiga yang bisa dilanjutkan. Ketiga pulau itu; C, D, dan N. Pertimbangan tidak dilanjutkan karena berpotensi konflik dengan nelayan, berpotensi terjadi percepatan pendangkalan muara sungai, dan berpotensi menganggu area tangkapan nelayan.

Tantangan Menteri Luhut atas urgensi proyek reklamasi, harus dijawab dan dibuktikan di pengadilan sengketa informasi KIP. Jangan sampai prinsip keterbukaan yang dijunjung pemerintah dianggap isapan jempol. Sebab nasib nelayan jadi taruhannya. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.