Logika Kiri ala Menhan

Presiden memerintahkan agar isu kebangkitan PKI ditangani dengan tetap menghormati demokrasi dan hak asasi manusia seperti isi Tap MPR tahun 2003.

Selasa, 17 Mei 2016 10:00 WIB

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. (Foto: Antara)

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. (Foto: Antara)

Pekan lalu Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI dan Kapolri tidak sewenang-wenang melakukan sweeping atau razia terkait isu kebangkitan komunisme. Presiden memerintahkan agar isu kebangkitan PKI ditangani dengan tetap menghormati demokrasi dan hak asasi manusia seperti isi Tap MPR tahun 2003.

Pancasila memang harga mati di Republik ini. Sikap menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara harus diapresiasi.

Tapi belakangan publik gaduh dengan pernyataan-pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang seolah melawan perintah Presiden.

Jika Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini komunisme tidak mungkin bangkit lagi, Menteri Ryamizard justru meyakini bahaya laten komunis sudah di depan mata. Ryamizard bahkan mengultimatum agar orang-orang berpaham kiri keluar dari Indonesia jika tidak mau mengakui Pancasila.

Sang Menteri sepertinya lupa, banyak pendiri Republik dan pahlawan yang berpikiran kiri, mulai dari Tan Malaka, Syahrir, hingga Presiden Soekarno. Sebagai anak dari pendukung Soekarno, Ryamizard seperti tidak membaca pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila adalah ideologi kiri. Pancasila itu kiri karena unsur utamanya adalah keadilan sosial yang antipenindasan dan antikapitalisme.

Menteri Pertahanan Ryamizard jelas salah kaprah menerjemahkan semua orang yang berpikiran kiri sebagai komunis, atau semua buku-buku kiri sebagai buku ajaran PKI.

Ryamizard juga terlihat mendua. Di satu sisi ia reaktif terhadap isu kebangkitan komunisme yang belum jelas apa siapa dan dimananya. Di sisi lain, ia diam dan mengabaikan ancaman yang ada di depan mata: yaitu keinginan mengganti Pancasila dengan khilafah. Padahal suara-suara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin mengganti Pancasila begitu terang benderang dimana-mana.

Ryamizard memang orang keras. Dahulu ia menolak perjanjian damai Helsinki. Belakangan, ia juga menolak perintah Presiden Joko Widodo agar ada pencarian kuburan massal korban-korban tragedi 1965-1966. Pencarian kuburan massal untuk mengungkap kebenaran sejarah masa lalu dan untuk memberi keadilan bagi para korban, seolah-olah tidak masuk akal baginya.

Kegaduhan yang ditimbulkan Menteri Ryamizard itu sepertinya tidak baik bagi demokrasi kita.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR