Inikah Senjakala Kebebasan Pers Indonesia?

Kebebasan pers adalah syarat mutlak negara demokrasi.

Selasa, 03 Mei 2016 10:00 WIB

Ilustrasi. (FSPMI)

Ilustrasi. (FSPMI)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Dalam beberapa tahun terakhir kita mendengar kabar sudah tutup atau terancam tutupnya sejumlah media khususnya media cetak di Indonesia. Orang menyebutnya senjakala media cetak.

Industri media memang kejam. Atau larut dalam kejamnya industri. Persaingan antarmedia cukup sengit khususnya dalam berebut kue iklan. Media sosial juga menjadi ancaman bagi media-media konvensional, khususnya media cetak.

Media kini hidup dalam situasi yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Tidak hanya menghadapi persaingan yang begitu ketat, tapi juga menghadapi tantangan dan tekanan yang tidak ringan, yaitu menyangkut kebebasan pers dan perlindungan para pekerja media. Ini yang menjadi keprihatinan kita, ketika memperingati Hari Pers Sedunia 3 Mei ini.

Tahun lalu, Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia menyebut kepolisian sebagai musuh kebebasan pers Indonesia. Selama bertahun-tahun, Kepolisian cenderung tak peduli atau tidak serius menangani kasus kekerasan terhadap wartawan yang bahkan berujung kematian. "Musuh" lain adalah pengusaha media besar yang akhir-akhir ini berpotensi mengekang kebebasan pers di Indonesia.

Ancaman senjakala kebebasan pers Indonesia terus kita rasakan selama beberapa tahun terakhir. Baik melalui kekerasan terhadap jurnalis, atau pembungkaman melalui hukum pidana. LBH Pers mencatat sepanjang 2015 dan 2016 ada lebih dari 50 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ada juga media yang dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Banyak pula konglomerat yang mengeksploitasi media dan para pekerjanya untuk kepentingan sendiri. Atau pasal-pasal dalam hukum positif seperti dalam Undang-undang ITE yang membungkam kebebasan berekspresi, tidak hanya bagi jurnalis tapi juga bagi publik secara keseluruhan. Ini juga muncul dalam revisi Undang-undang KUHP.

Kebebasan pers adalah syarat mutlak negara demokrasi. Pada Hari Pers Sedunia hari ini, kita ikut dalam barisan pers sedunia dalam memperjuangkan kebebasan pers, demi tetap tegaknya demokrasi di negeri ini. 


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR