Pelajaran dari Pulau Galang

Atas nama kemanusiaan, Pemerintah Indonesia mestinya cepat bergerak bersama negara-negara di kawasan ASEAN.

Rabu, 20 Mei 2015 08:00 WIB

pengungsi camp vietnam

Pengunjung memperhatikan foto para pengungsi Vietnam di Museum Camp Vietnam, Pulau Galang, Batam.(Antara)

Belakangan ini kedatangan  pengungsi etnis Rohingya asal Burma dan Banglades makin meningkat. Dalam beberapa pekan terakhir, sudah lebih 1300 pengungsi yang mendarat di Indonesia. Pemerintah mencatat, total jumlah pengungsi Rohingya mencapai hampir 12 ribu orang. Kini mereka menjadi tak berkewarganegaraan setelah mengungsi karena konflik di negaranya.

Menurut PBB masih ada ribuan  lain yang kini terkatung-katung di lautan, mencari negara yang mau menerima mereka. Apesnya, sudah jauh-jauh meninggalkan negaranya dengan kapal seadanya, tak ada pula negara yang lapang dada menyambut mereka. Panglima TNI Moeldoko bahkan menegaskan tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi.  Bantuan makanan-minuman dan lainnya akan diberikan tapi mereka dilarang masuk perairan apalagi menepi di daratan Indonesia.

Atas nama kemanusiaan, Pemerintah Indonesia mestinya cepat bergerak bersama negara-negara di kawasan ASEAN. Indonesia, Thailand dan Malaysia segera bertemu untuk membahas nasib pengungsi. Pertemuan berikutnya dengan peserta lebih luas akan dilaksanakan selanjutnya di Thailand.

Upaya penjajagan kerjasama kawasan sudah dilakukan. Kita berharap bisa mengulang upaya yang sama saat  perang saudara melanda Vietnam pada 1970an.  Pertemuan menteri luar negeri ASEAN pada 13 Januari 1979 sepakat menyiapkan penampungan sementara bagi pengungsi Vietnam. Indonesia kemudian menyiapkan pulau Galang, di Kepulauan Riau, menjadi tempat penampungan bagi seratusan ribu pengungsi. Selama 17 tahun pengungsi Vietnam berada di sana hingga kemudian ketika situasi membaik mereka dikembalikan ke negara asal.

Kita bisa menyiapkan upaya kemanusiaan seperti di Pulau Galang, meski kelak bisa ada masalah yang menanti belakangan. Sejumlah pakar mengingatkan, pulau penampungan seperti ini mesti jadi solusi sementara. Dan ini penting dilakukan segera demi menyelamatkan para pengungsi. Sekali lagi, ini penting atas nama kemanusiaan.
  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.