Menanti Sanksi FIFA

Beri waktu pada Indonesia untuk membenahi organisasi sepak bolanya. Pada akhirnya nanti, Indonesia bisa turut berkompetisi dalam ajang internasional.

Jumat, 29 Mei 2015 10:01 WIB

FIFA. (Antara)

Indonesia terancam sanksi Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Konon hari ini batas waktunya. Dampak dari sanksi sepak bola Indonesia tak bisa berkiprah di dunia internasional.

Ancaman sanksi FIFA ini muncul setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membekukan PSSI. FIFA menilai pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan sepak bola Indonesia. Padahal sanksi dijatuhkan pemerintah lantaran PSSI tak mengindahkan teguran agar PSSI memerintahkan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya untuk memenuhi permintaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Sanksi pemerintah terhadap PSSI, dibalas ancaman sanksi FIFA terhadap Indonesia.

Di lain sisi, FIFA kini tengah menjadi sorotan lantaran ditangkapnya sejumlah petingginya atas dugaan korupsi. Sayang sekali, lembaga olahraga yang mestinya menjunjung tinggi sportifitas, petingginya malah terjebak dalam godaan uang. Jumlahnya pun tak main-main. Karena itu muncul keraguan, sanksi FIFA ini jangan-jangan berurusan dengan uang pula? Petinggi yang tak punya integritas, pada akhirnya mencederai kewibaan lembaga.

Pemerintah sudah bersikap, kompetisi antar daerah tetap dilakukan sebagai dasar untuk terus mengasah kemampuan, mencari bibit pemain berbakat dan meningkatkan prestasi. Dan jangan lupakan pembenahan demi menata organisasi sepak bola yang sehat dan dipercaya masyarakat. Absen dari kompetisi internasional bisa dilihat sebagai peluang untuk melakukan pembenahan. Itulah yang memang mestinya dilihat juga oleh lembaga dunia itu. Beri waktu pada Indonesia untuk membenahi organisasi sepak bolanya. Pada akhirnya nanti, Indonesia bisa turut berkompetisi dalam ajang internasional. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Bekas Pejabat Bakamla Nofel Hasan

  • MUI Temui Kabareskrim Terkait Penyerangan Pemuka Agama
  • Proyek Rusun DP Nol Rupiah Diadukan ke KPPU
  • Pemkab Karo Cari Upaya Potensi Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Sinabung

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.