Ban Serep

Sebuah kapal bisa berlayar dengan tenang hanya kalau ada satu nahkoda di dalamnya. Semua awak kapal harus tunduk patuh pada perintahnya.

Jumat, 08 Mei 2015 08:30 WIB

Foto: Antara

Di tengah isu perlambatan ekonomi, terpuruknya rupiah, serta perseteruan Polri versus KPK, isu perombakan kabinet kembali muncul. Meski belum ada pernyataan eksplisit dari Presiden Joko Widodo, isu reshuffle ini tampaknya justru muncul dari Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri. Menurut JK, pergantian para pembantu presiden bisa dilakukan dalam beberapa waktu mendatang.

Jokowi sendiri hingga hari ini belum memberikan pernyataan apa pun terkait isu reshuffle kabinet. Ketika ditanya wartawan, presiden malah menyuruh untuk bertanya lagi kepada wakil presiden.

Mungkin tak salah pengamatan analis politik LIPI Syamsudin Haris. Kepada KBR, Syamsudin menilai antusiasme Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan wacana reshuffle atau perombakan kabinet bisa membahayakan pemerintahan Jokowi. Sebab, kewenangan merombak susunan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo. Wajar kalau kemudian Syamsudin curiga, jangan-jangan JK sudah mengantongi nama-nama menteri pengganti jika reshuffle benar-benar dilakukan.

Kecurigaan Syamsudin cukup beralasan. Secara konstitusional, dalam sistem presidensiil, presiden adalah pemegang mandat utama menjalankan pemerintahan. Di antaranya tentu termasuk menunjuk dan mengangkat para pembantunya. Posisi wakil presiden di sini adalah pemeran pengganti jika presiden berhalangan. Secara singkat, peran wakil presiden dalam sistem presidensiil adalah tak lebih dari semacam “ban serep”.

Kesan ngototnya JK untuk memasuki wilayah kewenangan presiden memang bisa dibaca betapa JK menginginkan peran yang lebih dari sekadar “ban serep”. JK sebagai wapres, mestinya memiliki fatsun politik: kalau ia tak puas dengan kinerja kabinet, ia bisa berdiskusi langsung dengan Jokowi. Sebagai wapres, ia tak perlu mengumbar keinginannya untuk mendapat peran lebih melalui media massa.

Sebuah kapal bisa berlayar dengan tenang hanya kalau ada satu nahkoda di dalamnya. Semua awak kapal harus tunduk patuh pada perintahnya, karena seluruh tanggungjawab keamanan dan kenyamanan pelayaran hanya ada di tangan nahkoda. Bisa kita bayangkan, seandainya kapal berlayar dengan dua nahkoda dengan perintah yang berbeda-beda. Kapal bisa tenggelam.

Secara objektif, kinerja kabinet pemerintahan Jokowi memang mendapat banyak sorotan. Banyak kritik terhadap kapabilitas para pembantu presiden. Kita percaya, Jokowi pasti mendengar dan memiliki catatan sendiri atas kinerja mereka. Kita beri kesempatan presiden untuk melakukan tindakan terbaik bagi jalannya pemerintahan yang efektif.
  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing