Mengakui Kekejaman Masa Lalu

Perjalanan tragedi 1965/1966, sudah lebih 50 tahun berlalu. Ada banyak luka di sana.

Kamis, 28 Apr 2016 10:00 WIB

Korban '65. (Antara)

Korban '65. (Antara)

Sudah dua kali Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuat pernyataan kontroversi dan akhirnya malah berkelit dengan menyebut media memplesetkan ucapannya. 

Pernyataan yang pertama; soal pemerintah tak akan meminta maaf atas peristiwa pembantaian massal 1965/1966. Kedua; pengingkaran terhadap ratusan kuburan massal tragedi tersebut. Ia bahkan menyebut tak ada bukti sedikit pun yang mengarah ke sana. Tapi tak lama, Luhut menarik ucapannya. Ia berkata, tak akan segan-segan meminta maaf pada korban maupun keluarga tragedi 65/66. Dia pun menantang pihak-pihak yang memiliki data kuburan massal menyerahkan pada kementeriannya untuk mengecek langsung ke lokasi.

Tapi rupanya, para korban dan lembaga pendamping tak begitu saja tenang dengan kelitan Luhut itu --utamanya tentang kuburan massal. Mereka yang sudah bertahun-tahun menyimpan rapi dimana saja lokasi kuburan massal tersebut, sudah barang tentu gerah. Mungkin itu adalah cara agar Luhut tak melulu mengumbar ucapan sembrono yang seakan menafikan peristiwa berdarah itu.

Bicara tentang data kuburan massal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesungguhnya sudah menyelidikinya. Jika Luhut berpikir jernih, tak usah menantang para lembaga itu menyerahkan data mereka. Tinggal panggil saja Komnas HAM. Toh itu juga lembaga sah negara. Sementara data lain bisa menjadi pelengkap. 

Perjalanan tragedi 1965/1966, sudah lebih 50 tahun berlalu. Ada banyak luka di sana. Menkopolhukkam tak semestinya memperkeruh kondisi dengan ucapan yang tak perlu. Kini, jalan untuk menuntaskannya sedang terbuka pasca digelar simposium nasional pekan lalu. Di sana, mayoritas suara korban dan penyintas hanya satu; pemerintah mengakui kekejian itu!  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.