Mencari Niat Jahat Ahok

Partai-partai mengerahkan berbagai daya upaya untuk menjegal Ahok, termasuk melalui kasus Sumber Waras.

Selasa, 12 Apr 2016 10:00 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Antara)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pagi ini bakal meminta keterangan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dugaan korupsi pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.

Kasus itu terjadi pada 2014. Pemerintah Provinsi membeli lahan senilai Rp755 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Kanker dan Jantung. BPK DKI Jakarta lantas menuding ada indikasi kerugian negara lebih dari 190 miliar dalam pembelian lahan itu.

Kontroversi kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras menyedot perhatian banyak orang, terutama di Jakarta. Apalagi kurang dari satu tahun lagi, Ahok akan ikut  pemilihan gubernur dari jalur independen.

Di satu sisi Ahok terus menjadi musuh bagi berbagai kekuatan politik di Jakarta yang perannya terpinggirkan selama Ahok menjadi gubernur. Partai-partai mengerahkan berbagai daya upaya untuk menjegal Ahok, termasuk melalui kasus Sumber Waras. Kepentingan partai-partai itu juga mendapat dukungan dari kelompok ormas dan kekuatan di belakangnya  yang terus menekan KPK agar segera menangkap Ahok.

Di sisi lain, dukungan warga Jakarta terhadap Ahok juga terus meningkat. Hingga kini sudah lebih dari 500 ribu warga Jakarta mengumpulkan dukungan disertai fotokopi KTP untuk Ahok.

KPK sudah menegaskan dalam kasus Sumber Waras belum ditemukan adanya unsur niat jahat, yang dalam istilah hukum disebut mens rea.Permintaan keterangan Ahok hari ini semoga bisa makin memperjelas KPK, mengenai ada tidaknya niat jahat itu.

Setelah sekian waktu kita mendukung KPK dalam memerangi korupsi di negeri ini, kita juga harus tetap memberikan dukungan dan kepercayaan kepada KPK dalam bekerja. Kita ingin KPK profesional. Kita tidak ingin KPK bertindak gegabah, mengambil keputusan karena desakan atau paksaan sekelompok orang. Ahok bersalah atau tidak, kita tidak ingin KPK terjebak dalam politisasi kasus ini demi kepentingan pihak lain. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.