PDIP, Jokowi, dan Dendam Mega

Pertama kalinya dalam sejarah republik, seorang presiden menghadiri sebuah kongres partai, dan tidak dikasih kesempatan untuk berbicara di depan forum.

Jumat, 10 Apr 2015 09:15 WIB

Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Kamis (9/4). (Antara)

Pertama kalinya dalam sejarah republik, seorang presiden menghadiri sebuah kongres partai, dan tidak dikasih kesempatan untuk berbicara di depan forum. Lebih gila lagi, sang presiden tidak diundang sebagai presiden, melainkan hanya sebagai seorang kader partai.

Entahlah, pikiran apa yang memenuhi kepala Jokowi kemarin saat ia akhirnya menghadiri kongres PDI Perjuangan di Bali. Dari partai mana pun ia berasal, Jokowi saat ini adalah seorang presiden, seorang kepala negara. Barangkali jauh lebih bijak jika PDIP tak mengundang Jokowi daripada mengundang tapi sengaja tak memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menyampaikan sekadar pidato sambutan.

Kelihatannya sepele. Tapi peristiwa ini sungguh memperlihatkan bagaimana watak seorang pemimpin partai menyikapi turbulensi konflik internal di dalam partainya sendiri yang berkaitan dengan presiden.

Mungkin Megawati Soekarnoputri kecewa terhadap Jokowi. Barangkali ia merasa, ia sudah mengalah dengan memberi  jalan kepada Jokowi untuk menjadi presiden. Tapi apa imbalan yang ia terima? Anaknya, Puan Maharani memang sudah mendapat jatah kursi. Sebagai menteri koordinator pula -- sesuatu yang dipertanyakan banyak kalangan mengingat Puan masih dianggap terlampau muda dan kurang pengalamanan. Bersama Puan, beberapa pos menteri juga jatuh ke tangan kader PDIP.

Mungkin itu semua dianggap terlampau sedikit. Dan puncaknya adalah pembatalan pencalonan Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri karena KPK menetapkan jagonya Mega ini sebagai tersangka korupsi.

Kontroversi pencalonan BG ini mengakibatkan terjadinya turbulensi politik, tak hanya di kalangan elit DPR dan pemerintahan, tapi lebih-lebih di dalam tubuh PDIP terutama antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri. Opini publik mendesak agar Jokowi membatalkan pencalonan BG, tapi kubu Mega ngotot ingin mempertahankannya. Mungkin inilah inti sindiran Mega kepada Jokowi kemarin, agar pemerintahan lebih memperhatikan kehendak rakyat, bukan berdasarkan opini.

Seluruh latar belakang retaknya hubungan antara Mega dengan Jokowi ini menjelaskan dengan gamblang, kenapa kemudian Jokowi diundang ke forum kongres hanya sebagai kader partai, bukan sebagai seorang kepala negara. Mestinya, secara protokoler, Jokowi bisa menolak untuk hadir. Tapi tampaknya ia memilih bersikap rendah hati, tetap hadir sebagai seorang kader, meski ini sangat tak lazim.

Dendam Mega memang tak mudah hilang. Dan Jokowi hanya bisa menyimpan naskah pidato yang sebenarnya sudah ia siapkan sejak dari Jakarta.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Pansus KPK Minta Bertemu untuk Rapat Konsultasi, Ini Tanggapan Jokowi

  • Kasus Palu Arit, Aktivis Tumpang Pitu Didakwa Langgar UU
  • Kloop: Masih Terus Kebobolan, Liverpool Akan Susah
  • Inggris Tangkap Tersangka Ketiga Pengebom di London