EDITORIAL

Menunggu Komitmen Jokowi soal Rangkap Jabatan

"Rangkap jabatan adalah etika berpolitik yang tidak elok. Pejabat negara mestinya benar-benar fokus mengurus kepentingan rakyatnya, bukan partainya. "

Komitmen Presiden Joko Widodo dalam menerapkan pemerintahan efektif mendapat batu sandungan dari partai pendukungnya sendiri. Jelang Kongres PDIP pekan depan, sebagian petinggi partai lantang mengkritik kebijakan yang mengharuskan menteri di kabinetnya tidak rangkap jabatan di partai politik.

Sedikit banyak ini terkait keberadaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Puan dikabarkan akan kembali masuk di kepengurusan PDIP 2015-2020. Saat ini Puan masih menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga.

Sikap Puan ini berbeda dengan  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang langsung non aktif sebagai Sekjen begitu dilantik menjadi menteri. Jokowi juga menolak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi menteri karena ia menolak melepas jabatan politiknya.

Dalil lama disodorkan - bahwa aktivis parpol sangat berkompeten mengurus partai sekaligus pemerintahan atau lembaga negara. Bahwa ini sudah menjadi tradisi. Contoh ada juga di partai lain. Zulkifli Hasan, misalnya, adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua MPR 2014-2019.

Rangkap jabatan adalah etika berpolitik yang tidak elok. Pejabat negara mestinya benar-benar fokus mengurus kepentingan rakyatnya, bukan partainya. Pengalaman rangkap jabatan yang sudah ada sebelumnya menunjukkan kalau itu tak efektif. Pun, bakal membatasi masuknya kalangan profesional yang serius ingin membaktikan hidupnya untuk negara.

Karenanya, gagasan meniadakan rangkap jabatan mesti kita dukung. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, Jokowi mesti berani memperjuangkan sikapnya walau ditentang partainya sendiri. Membuktikan kalau satu-satunya kepentingan yang dibela adalah rakyat.

• joko widodo
• pdip
• puan maharani
• rangkap jabatan