Menunggu Komitmen Jokowi soal Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan adalah etika berpolitik yang tidak elok. Pejabat negara mestinya benar-benar fokus mengurus kepentingan rakyatnya, bukan partainya.

Kamis, 02 Apr 2015 09:03 WIB

Foto: Antara

Komitmen Presiden Joko Widodo dalam menerapkan pemerintahan efektif mendapat batu sandungan dari partai pendukungnya sendiri. Jelang Kongres PDIP pekan depan, sebagian petinggi partai lantang mengkritik kebijakan yang mengharuskan menteri di kabinetnya tidak rangkap jabatan di partai politik.

Sedikit banyak ini terkait keberadaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Puan dikabarkan akan kembali masuk di kepengurusan PDIP 2015-2020. Saat ini Puan masih menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga.

Sikap Puan ini berbeda dengan  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang langsung non aktif sebagai Sekjen begitu dilantik menjadi menteri. Jokowi juga menolak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi menteri karena ia menolak melepas jabatan politiknya.

Dalil lama disodorkan - bahwa aktivis parpol sangat berkompeten mengurus partai sekaligus pemerintahan atau lembaga negara. Bahwa ini sudah menjadi tradisi. Contoh ada juga di partai lain. Zulkifli Hasan, misalnya, adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua MPR 2014-2019.

Rangkap jabatan adalah etika berpolitik yang tidak elok. Pejabat negara mestinya benar-benar fokus mengurus kepentingan rakyatnya, bukan partainya. Pengalaman rangkap jabatan yang sudah ada sebelumnya menunjukkan kalau itu tak efektif. Pun, bakal membatasi masuknya kalangan profesional yang serius ingin membaktikan hidupnya untuk negara.

Karenanya, gagasan meniadakan rangkap jabatan mesti kita dukung. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, Jokowi mesti berani memperjuangkan sikapnya walau ditentang partainya sendiri. Membuktikan kalau satu-satunya kepentingan yang dibela adalah rakyat.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Kasus Beras PT IBU

  • Amnesty Indonesia Desak DPR Kaji Ulang Pelibatan TNI di Papua
  • Penahanan Setnov Tak Pengaruhi Dukungan Golkar ke Jokowi
  • Aliansi Buruh Jabar Desak Gubernur Batalkan Penetapan Upah Minimum