Menunggu Kapolri Bersih-Bersih

Fungsi terpenting lembaga kepolisian adalah melayani dan melindungi warga negara. Dan semua itu hanya bisa terlaksana kalau polisi bisa bersikap professional dan bersih dari KKN.

Jumat, 17 Apr 2015 08:56 WIB

Badrodin Haiti

Badrodin Haiti. (Foto: KBR)

Tak seperti pernyataan beberapa politisi sebelumnya, proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Badrodin Haiti di Komisi III DPR ternyata berlangsung mulus. Sebelumnya kita mendengar, beberapa politisi seakan “mengancam” bakal mempermasalahkan calon yang diajukan Presiden Jokowi, terutama berkaitan dengan batalnya pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Hari ini Kapolri definitif dilantik Presiden. Praktis sejak pemberhentian Jendral Sutarman pada Januari lalu, jabatan Kapolri ini lowong selama tiga bulan lebih. Selama itu pula, republik mengalami gonjang-ganjing tiada henti. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, lantas dibalas Polri dengan penetapan tersangka pula terhadap dua pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Ini masih pula diikuti dengan penetapan tersangka terhadap bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Deny Indrayana yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi.

Perseteruan antara Polri dan KPK ini menyedot begitu banyak energi bangsa. Opini publik tentu saja berpihak kepada KPK yang selama ini memang terbukti efektif memberantas korupsi, terutama melalui operasi tangkap tangan. Opini ini diperkeras dengan sentiment negatif yang selama puluhan tahun melekat pada tubuh Polri sebagai institusi korup, sebagaimana institusi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kehakiman.

Inilah persepsi publik yang hingga kini masih kuat dilekatkan ke tubuh Polri. Berbagai spanduk berisi kalimat anti KKN di kantor-kantor polisi tak mampu menghilangkan kesan korup terhadap lembaga ini. Bisa dimengerti kalau publik menyayangkan berbagai upaya yang dilakukan beberapa kalangan untuk melemahkan KPK. Argumen pembelaan ini sederhana saja: sepanjang lembaga kepolisian belum bersih seratus persen, keberadaan KPK tetap diperlukan. Bahkan harus lebih diperkuat.

Itu sebab, publik kecewa ketika Presiden Jokowi sendiri justru menginginkan KPK lebih berkonsentrasi pada pencegahan, ketimbang penindakan. Bagaimana mungkin menghilangkan penindakan berupa operasi tangkap tangan, kalau para pelaku korupsi tak pernah merasa takut? Bukankan dengan menggencarkan operasi tangkap tangan dengan sendirinya aspek pencegahan akan mengikuti?

Kapolri baru Barodin Haiti pasti paham soal ini. Karena itu, tak bisa tidak, kalau Polri ingin memperbaiki citranya, institusi ini harus berani melakukan upaya pembersihan dari dalam. Konsolidasi internal memang perlu. Tapi konsolidasi yang dilakukan tanpa arah yang jelas, jadinya hanya akan membangun loyalitas kepada atasan saja. Padahal fungsi terpenting lembaga kepolisian adalah melayani dan melindungi warga negara. Dan semua itu hanya bisa terlaksana kalau polisi bisa bersikap professional dan bersih dari KKN.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing