Konflik Yaman dan Suara KAA

Ini bukan konflik agama, melainkan politik perebutan kekuasaan.

Selasa, 21 Apr 2015 08:53 WIB

KBRI Yaman

Suasana ruangan Kedutaan Besar Republik Indonesia setelah terkena serangan udara di Ibukota Yaman, Sana'a, Senin (20/4). (Antara)

Kondisi kantor Kedutaan Besar Indonesia di kota Sanaa ibukota Yaman rusak parah. Tembok jebol, atap dan plafon rusak, properti di dalamnya berantakan. Gedung itu hancur karena serangan koalisi negara-negara pimpinan Arab Saudi.

Informasi yang beredar menyebutkan kerusakan mencapai 90 persen dari bangunan yang tidak terlalu besar itu. Dua dari tiga staf kedutaan luka ringan terkena pecahan kaca.

Situasi di Yaman, khususnya di ibukota Sanaa semakin genting dari hari ke hari. Ini sebetulnya konflik antara pemerintah Yaman di bawah Presiden Abed Rabbo Mansur Hadi dengan kelompok bersenjata pimpinan Abdul Malik al-Houthi. Namun campur tangan negara-negara koalisi di bawah pimpinan Arab Saudi dan Amerika Serikat yang melakukan serangan udara membuat situasi makin tak terkendali. Bahkan gedung KBRI yang tak ada sangkut pautnya pun jadi sasaran bom.

Koalisi itu menyerang lokasi yang disebut sebagai gudang senjata dan ledakan berimbas ke kantor di sekitarnya, termasuk Kedutaan Besar Indonesia di sana. Ironisnya, serangan itu terjadi ketika Indonesia tengah bersiap menyelenggarakan peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60, yang juga melibatkan negara-negara Arab.

Persoalan konflik di Yaman memang menjadi salah satu isu yang dibahas di Konferensi Asia Afrika. Indonesia sebagai tuan rumah konferensi harus tampil sebagai penengah, dan menolak segala macam penggunaan senjata untuk menyelesaikan konflik. Indonesia ikut menjadi korban - masih ada juga ribuan mahasiswa Indonesia di Yaman yang belum dievakuasi.

Kita juga berharap konflik antara pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi yang kerap disebut media sebagai pemberontak Syiah itu tidak makin memicu diskriminasi umat Syiah di Indonesia. Ini bukan konflik agama, melainkan politik perebutan kekuasaan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.