Sejumlah anak belajar mata pelajaran agama, di Sekolah Pintar Bagan Percut, di Dusun XVIII, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (6/4). Sekolah informal beralas terpal, yang mengajarkan anak nelayan dan buruh parbrik. (Antara)

Ratusan anak di Register 45 Mesuji Lampung terancam tidak bisa sekolah. Anak-anak itu terkena dampak dari konflik agraria beberapa waktu lalu. Pasca konflik, Pemerintah Kabupaten Mesuji melarang anak-anak belajar dengan sistem kelas jauh, di sekolah yang didirikan secara swadaya di wilayah mereka. Padahal dengan cara itulah anak-anak di Register 45 mengenyam pendidikan selama bertahun-tahun. Kini mereka terancam putus sekolah.

Di Maluku, belasan ribu guru mengeluh bakal tak bisa lagi masuk kelas untuk mengajar karena mereka hanya berijazah diploma. Ini konsekuensi penerapan Undang-undang tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan guru berijazah S1. Undang-undang ini memang baru akan berlaku tahun depan. Tapi jika tidak diantisipasi, maka tahun depan kita akan kekurangan banyak guru.Tidak hanya di Maluku, tapi di berbagai wilayah di Indonesia.

Bukan itu saja masalah di dunia pendidikan kita. Bulan lalu puluhan siswa SD kecebur sungai karena putusnya jembatan gantung menuju sekolah mereka di daerah terpencil di Kabupaten Lebak Banten. Lalu, Jawa Barat menyatakan darurat pendidikan SMA. Banyak lulusan SMP tak tertampung di SMA karena jumlah bangunan kurang atau bangunan yang ada tak layak pakai.

Karena itu pula, Senin kemarin pengurus persatuan guru PGRI menemui Presiden Joko Widodo dan mengadukan masalah-masalah pendidikan itu. Terutama soal guru dan standar minimal sarana pendidikan.

Pak Presiden, banyak masalah di Indonesia yang jauh lebih penting dari Keppres tunjangan uang muka beli mobil untuk pejabat, yang sedang heboh saat ini. Beli mobil pejabat bisa ditunda, tapi masalah pendidikan tidak boleh dinomor duakan.

Jangan juga Pak Presiden menyalahkan anak buahnya saat gak mengurusi pendidikan, seperti yang terjadi di Keppres tunjangan mobil. Perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan harus diprioritaskan. Kualitas dan kompetensi guru harus segera diperhatikan. Jangan sampai soal pendidikan pun Jokowi kedodoran seperti dalam pemberantasan korupsi.
  

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!