Benahi Manajemen Kabinet, Pak Presiden!

Ketika ada dua suara keluar dari Pemerintah, tentu ini mengundang tanya. Bagaimana mekanisme internal di Kabinet Kerja sehingga bisa keluar pernyataan yang berbeda?

Kamis, 30 Apr 2015 07:59 WIB

Presiden RI Joko Widodo. (Foto:Danny Setiawan)

Kicauan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun Twitter-nya soal utang Indonesia ke Dana Moneter Internasional (IMF), Selasa lalu, sangat menohok Presiden Joko Widodo.

Kicauan itu seakan menuding Jokowi tidak tahu menahu permasalahan utang Indonesia pada IMF. SBY membantah pernyataan Jokowi yang menyatakan Indonesia masih punya utang pada IMF. Bahkan sejak 2006, Indonesia tidak lagi jadi “pasien” IMF. Indonesia justru telah melunasi seluruh utang ke IMF yang keseluruhannya senilai 9,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp117,6 triliun.

Soal ini, anak buah Presiden Jokowi beda suara. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, pada 2009, utang kepada IMF muncul lagi sebesar 3,09 miliar dollar AS atau sekitar Rp40 triliun. Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro serta pejabat Bank Indonesia senada dengan SBY - utang pemerintah ke IMF sudah kelar pada 2006.

Ketika ada dua suara keluar dari Pemerintah, tentu ini mengundang tanya. Bagaimana mekanisme internal di Kabinet Kerja sehingga bisa keluar pernyataan yang berbeda? Seperti ada ketidakcermatan dan ketidakkompakan bawahan Jokowi. Kasarnya, kerja sendiri-sendiri. Yang bingung, tak lain dan tak bukan, adalah kita.

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi terlihat blunder karena anak buahnya seperti tak kompak. Misalnya ketika Jokowi mengaku tak membaca dokkumen yang ia tanda tangani. Akibatnya, Presiden harus membatalkan peraturan soal pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat untuk beli mobil. Seperti menjilat ludah sendiri. Dan ini bukan gestur yang baik untuk sebuah pemerintahan.

Semestinya segera dilakukan benah-benah internal supaya hal seperti ini tak terjadi lagi. Jika ada menteri dari kabinetnya yang dianggap tidak cakap, mungkin perlu direshuffle. Atau bisa jadi memang ada kebutuhan bagi Presiden untuk punya juru bicara. Apa pun itu, penting bagi Jokowi untuk memperbaiki performa penampilannya yang belakangan kian merosot di hadapan publik.   

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau