Memaksa Tanggung Jawab Freeport

Pasca PHK, pekerja tak bisa menggunakan BPJS. Sampai-sampai ada pekerja yang meninggal karena tak punya biaya berobat, sementara BPJS tak mau menanggung.

Kamis, 29 Mar 2018 05:27 WIB

Ilustrasi: Kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia

Ilustrasi: Kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia (Foto: Antara)

Empat ribuan pekerja PT Freeport Indonesia yang diPHK sepihak akhirnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan. Gugatan diarahkan keperusahaan asal AS itu, juga kepada BPJS Pusat dan BPJS Papua. Mereka menuntut hak-hak dituntaskan. Sebab sejak PHK April 2017, tak ada solusi. Begitu juga ketika persoalan ini diadukan ke Kantor Staf Kepresidenan. 

PHK sepihak itu bermula dari aksi pekerja meminta penjelasan kebijakan furlough --istilah merumahkan karyawan oleh Freeport dengan dalih efisiensi. Kebijakan itu awalnya menyasar 800an buruh. Saat itu pekerja mempertanyakan kenapa furlough seperti menyasar pekerja yang kritis, misalnya yang terlibat Serikat. Di sela-sela perundingan, Freeport menyodorkan PHKS atau Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela. Menurut seorang pekerja yang kena PHKS, ini bukan permintaan sukarela, namun keputusan sepihak. 

Persoalan tak berhenti di situ. Pasca PHK, pekerja tak bisa menggunakan BPJS. Sampai-sampai ada pekerja yang meninggal karena tak punya biaya berobat, sementara BPJS tak mau menanggung. Padahal jika merujuk pada Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), enam bulan pasca diPHK perusahaan harus tetap membayar iuran sehingga pekerja bisa tetap dapat mendapat pelayanan. 

Sayang, pemerintah seakan menyokong langkah PHK Freeport dan menyerahkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja setempat. SeharusnyaPemerintah berani memaksa Freeport mencabut kebijakan furlough. Kalaupun mau PHK, maka mesti juga memenuhi hak karyawannya Kalaupun memPHK membayar hak-hak karyawannya. Bukan seenaknya membiarkan para pekerja tambah merana.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.