KPK Mesti Jalan Terus

Jaksa Agung M. Prasetyo pun memastikan Kejaksaan dan Kepolisian untuk sementara tidak akan menganani kasus para pasangan calon, demi ‘kelancaran’ prosesi pesta demokrasi.

Kamis, 15 Mar 2018 10:11 WIB

Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman

Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU Pusat, Jakarta. (Foto: Antara/Reno Esnir).

Entah apa yang ada di dalam benak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Alih-alih menjaga stabilitas malah membuat polemik di publik.

Usai rapat koordinasi bersama KPU dan Bawaslu, awal pekan ini, Wiranto menghimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penanganan perkara calon kepala daerah di masa pilkada.  Demi stabilitas penyelenggaraan Pemilu, kata dia.

Menurut Wiranto, penetapan tersangka dan proses hukum bisa dilanjutkan setelah pelaksanaan Pilkada agar tidak dijadikan alat politik oleh paslon untuk saling menjatuhkan. Dengan begitu pula, KPK terhindar dari tudingan ‘berpolitik’ lewat pengumuman status tersangka.

Sontak imbauan itu mengundang pro kontra.

Sejumlah pihak, diantaranya Jaksa Agung M. Prasetyo mengaku setuju. Prasetyo pun memastikan Kejaksaan dan Kepolisian untuk sementara tidak akan menganani kasus para pasangan calon, demi ‘kelancaran’ prosesi pesta demokrasi. Sejumlah anggota DPR menyambut gembira, semisal Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia juga menyebut KPK telah menjelma sebagai alat ukur moral pejabat publik.

Tapi, tak semua pihak mendukung usul Wiranto. Kalau kata aktivis antikorupsi, ini sesat pikir. Justru seharusnya KPK didorong untuk memastikan para calon yang maju Pilkada ini bersih dari masalah hukum, utamanya kasus korupsi.  Toh masyarakat juga yang rugi jika calon yang terpilih tersangkut masalah korupsi.

Lembaga anti rasuah ini mengisyaratkan tidak akan menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Sebab hukum tak mengenal siapa. Dan kita harus dukung KPK untuk bekerja agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin terbaik.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.