Ilustrasi. (Foto: KBR/Danny)

Ilustrasi. (Foto: KBR/Danny)

Di negeri ini kebebasan beribadah dijamin dalam hukum tertinggi. Pasal 28E Undang-Undang Dasar menyatakan; setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Benarkah? Sila ditanyakan pada ratusan jemaat Gereja Kristen Protestan Dairi di desa Siompin, Kabupaten Aceh Singkil. Mereka akan menjawab dengan derai air mata.

Tangisan mereka bukan membenarkan jaminan itu, kebalikannya yang terjadi. Oktober tahun lalu gereja mereka dibongkar pemda lantaran desakan sekelompok orang. Pasalnya bangunan gereja mereka dianggap ilegal lantaran tak berizin. Pasca pembongkaran, jemaat lantas membuat tenda darurat di lokasi dan menjalankan ibadah di sana.

Alih-alih menjamin kebebasan beribadah warganya, kemarin musyawarah pemimpin kecamatan (muspika) Suro mendatangi dan meminta tenda dibongkar. Pak camat berdalih pembokaran diperlukan demi kelancaran pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) gereja yang sudah dibongkar sebelumnya. Didampingi petinggi kepolisian setempat, Camat mengancam mendatangkan satuan polisi (satpol) pamong praja, bila warga tak membongkar tenda sendiri. Warga menolak permintaan itu dan menjawab dengan tangisan.

Nyaris setengah putus asa, warga memohon pemkab memberikan perlindungan agar mereka bisa beribadah dengan aman. Jemaat memanjatkan doa dan meminta dukungan publik agar bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah pusat mestinya menjawab doa itu dan segera turun tangan. Karena meski eranya otonomi daerah, agama bersama dengan pertahanan, keamanan dan lainnya adalah urusan pemerintah pusat. 


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!