Hutan Adat

Pasca putusan itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) membuat peta wilayah adat. Kemarin peta wilayah adat telah diserahkan pada pemerintah.

Jumat, 18 Mar 2016 10:20 WIB

Ilustrasi. (Antara)

Ilustrasi. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) mencatat meningkatnya konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat. Lonjakan kasusnya mencapai lebih 100 persen. Bila pada tahun 2013 pengaduan kasus agraria mencapai 1213 berkas, setahun kemudian meningkat menjadi 2483 kasus. Diperkirakan kasusnya akan terus meningkat.

Di antara penyebab peningkatan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memasukkan hampir 32 ribu desa dalam kawasan hutan negara. Padahal mayoritas warga itu menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan. Cepat atau lambat konflik pasti akan terjadi. Karena itu Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan dan rumusan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan lebih komprehensif.

Sejak dua tahun silam sebetulnya Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan uji materi yang dilakukan masyarakat adat. MK memberi pengakuan pada hutan adat. Sebelumnya dalam UU Kehutanan dikatakan “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” MK lantas menghapus kata negara dalam pasal 1 angka 6 UU Kehutanan. Kata MK, masyarakat adat berhak membuka hutan ulayatnya untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan mereka.

Pasca putusan itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) membuat peta wilayah adat. Kemarin peta wilayah adat telah diserahkan pada pemerintah. Sepatutnya itu dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan terkait warga adat. Demi mencegah terus meningkatnya konflik agraria antara negara, swasta dan masyarakat adat.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?