Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan jajaran menteri Kabinet Kerja memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (22/3).(Antara)

Harga BBM naik lagi akhir pekan lalu. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar tak kunjung  membaik. Masih bertengger di atas Rp 13 ribu per dolar AS. Sudah bisa ditebak, harga-harga kebutuhan pokok maupun tidak pokok, pasti naik juga. Masalahnya, rakyat belum melihat langkah signifikan dari pemerintah memperbaiki kinerja di sektor ekonomi.

Pada ranah politik dan hukum, perseteruan antara KPK dan Polri tak juga selesai. Polri bahkan masih gencar mencokok orang-orang yang selama ini dikenal sebagai aktivis antikorupsi. Perintah Presiden agar tak ada kriminalisasi tak bergayung sambut, menguap bak angin lalu. Pada aspek lain, publik juga disuguhi praktik bagi-bagi kue, termasuk di BUMN, terhadap lingkar dalam kekuasaan Jokowi-JK.

Pemerintahan Jokowi-JK memang tampak tak meyakinkan bakal bisa menyelesaikan berbagai persoalan itu dalam waktu pendek. Sementara kita melihat, musuh-musuh politik Jokowi sudah mulai ancang-ancang untuk bergerak, minimal menggoyang pemerintahan. Kalau gerakan ini bereskalasi dengan mengeksploitasi isu-isu yang menjadi titik lemah pemerintahan, ketidakstabilan politik dan ekonomi bakal kian memburuk. Ujung-ujungnya rakyat yang akan dirugikan.

Karena itu kita melihat, cukup sudah Jokowi – juga JK, melakukan berbagai kompromi terhadap berbagai kepentingan yang bermain di sekitar mereka. Terutama Presiden Jokowi harus bisa menunjukkan kepemimpinannya yang sejati. Tak perlu menunggu setahun, para menteri dan pembantu presiden lainnya yang tak cakap menjalakan tugasnya, mesti dicopot. Jokowi tak perlu bersikap menyenangkan semua pihak kalau ingin pemerintahannya dihormati rakyat.

Presiden Jokowi bisa menunjukkan kepemimpinannya yang tegas dengan memberi perintah jelas kepada para pembantunya. Perintahkan pejabat Kapolri, Menkopolkam, Menko Ekonomi, Menko Kesra, Menteri Ekonomi,Menteri BUMN, dan para menteri lainnya agar segera mengambil kebijakan konkret yang berpihak kepada rakyat. Beri rentang waktu jelas, misalnya 3 bulan, untuk menyelesaikan tugasnya. Jika gagal, mereka harus rela dicopot dan diganti. Stop pencitraan yang tak menyentuh kepentingan rakyat banyak.

Hanya dengan memberi signal jelas dan tegas, pemerintahan Jokowi-JK akan kembali mendapat kepercayaan publik. Indikator keberhasilan itu sederhana saja: rupiah kembali menguat dan kesejahteraan rakyat meningkat.   


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!