Kritis Soal Papua

Liputan media bakal mendorong adanya perubahan dan perbaikan layanan kesehatan kepada anak-anak Papua.

Senin, 05 Feb 2018 10:00 WIB

Foto: Antara

Lebih 70 anak di Kabupaten Asmat, Papua meninggal karena campak dan busung lapar. Pemerintah pun sempat menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa, KLB. Begitu kabar ini muncul, maka media wajib menginformasikannya kepada publik. Liputan media bakal mendorong adanya perubahan dan perbaikan layanan kesehatan kepada anak-anak Papua.


Tapi yang terjadi justru sebaliknya - jurnalis diusir. Tiga jurnalis BBC Indonesia diusir setelah diperiksa. Yang memicu kegerahan aparat dan imigrasi adalah cuitan di akun media sosial salah satu jurnalis, yang menunjukkan bantuan bagi anak korban gizi buruk di Asmat berupa mi instan, minuman ringan dan biskuit. TNI menyebut informasi tersebut tidak benar, karena itu bukan bantuan tapi barang dagangan warga.


Karena pengusiran itu, liputan terpaksa berhenti di tengah jalan. Aliansi Jurnalis Independen dan Amnesty International mengecam pengusiran ini. Pemerintah terkesan takut dengan peliputan media asing di Papua. Padahal liputan media, nasional maupun asing, penting untuk mengawal serta mengoreksi langkah pemerintah dalam mengatasi situasi di lapangan.


Bumi Cendrawasih menyimpan banyak problem yang menanti untuk diungkap media - mulai dari persoalan kekayaan alam yang dikeruk semena-mena, infrastrukstruktur yang buruk sampai masalah kesehatan yang terus berulang. Tanpa akses liputan, liputan bakal sulit dilakukan dan fakta tak bisa sampai ke publik.


Sejak tiga tahun lalu, Presiden Joko Widodo menyebut Papua terbuka, termasuk bagi jurnalis asing. Tapi kejadian terakhir membuktikan sebaliknya. Apalagi kalau liputan dilakukan media asing, refleks pertama yang muncul dari pemerintah justru soal nasionalisme. Kita mestinya tak mengalihkan fokus pada persoalan nyata yang terjadi di sana. Pemerintah juga mesti bersikap bijak, tak perlu gampang alergi kalau ada liputan yang kritis tentang Papua.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?