212

Sejumlah ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah terang-terangan tidak ikut dalam aksi 212. Dua organisasi terbesar di Indonesia ini meminta anggota mereka tidak ikut aksi.

Selasa, 21 Feb 2017 00:23 WIB

Persiapan pengamanan Aksi 212.

Personel kepolisian melakukan apel persiapan pengamanan aksi 212 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Antara)

Sejumlah ormas Islam hari ini berencana kembali menggelar demonstrasi menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dicopot dan dipenjara. Kabarnya, massa yang akan dikerahkan mencapai 10 ribu orang. Massa aksi 212 bahkan berniat menginap tiga hari di DPR jika pemerintah tak kunjung menonaktifkan Ahok dari jabatan gubernur. 

Aksi ini digelar bertepatan dengan sidang Ahok ke-11 dalam kasus tuduhan penistaan agama. Tuduhan itu didasarkan pada pernyataan Ahok mengenai politisasi surat Almaidah 51 dalam pemilihan kepala daerah.

Sejumlah ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah terang-terangan tidak ikut dalam aksi 212. Dua organisasi terbesar di Indonesia ini meminta anggota mereka tidak ikut aksi. Bahkan, Ketua MUI Maruf Amin minta namanya tidak dicatut dalam aksi itu. Sikap NU dan Muhammadiyah ini lantaran aksi 212 kental muatan politis. 

Aksi tidak bisa dilepaskan dari desakan sejumlah partai di DPR agar pemerintah mencopot Ahok dari jabatan gubernur. Partai-partai itu adalah pengusung calon yang menjadi saingan Ahok dalam pemilihan gubernur DKI. Jangan lupa juga kalau Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra dan PAN merupakan motor pengusul hak angket di DPR untuk penonaktifan Ahok. Di sisi lain, calon yang diusung Gerindra dan PKS yaitu Anies Baswedan bakal bertarung melawan Ahok di putaran kedua pemilihan gubernur Jakarta.

Konstitusi kita menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Hukum menjadi aturan main satu-satunya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdemonstrasi tentu boleh. Kita berharap massa aksi 212 tetap patuh pada hukum, dan tidak memaksakan kehendak dengan kekuatan massa. Jangan sampai ada provokasi, apalagi kekerasan di sana.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR