Melawan Penyebar Kebencian

Orientasi seksual termasuk yang harus dilindungi dari ujaran kebencian.

Rabu, 24 Feb 2016 10:00 WIB

Yogya memang harus tetap istimewa. Itulah setidaknya yang ada di benak seratusan anak muda yang kemarin berunjukrasa mendukung keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender (LGBT). Yogya yang istimewa karena damai dan mengayomi kebhinekaan.

Mengusung nama Solidaritas Perjuangan Demokrasi, mereka menuntut dihentikannya ujaran kebencian kepada kelompok minoritas dan diturunkannya spanduk hujatan kebencian kepada LGBT di Yogyakarta. Selain itu mereka mendesak negara memenuhi hak rakyat atas rasa aman, berkumpul, menentukan orientasi seksualnya dan sejumlah hak politik, ekonomi, sosial dan pendidikan.

Solidaritas yang berisi berbagai elemen itu gerah dengan terus munculnya ujaran kebencian di Yogyakarta. Aksi lantas disiapkan untuk merebut ruang demokrasi dari aksi penolakan LGBT semacam yang digelar oleh Angkatan Muda Ukhuwah Islamiyah. Pasalnya dalam pernyataan sikapnya, mereka mengancam akan melakukan kekerasan terhadap LGBT. Hukuman yang telah mereka siapkan mulai dari bakar, rajam dan menjatuhkan pelaku LGBT dari tempat tertinggi. Sungguh mengerikan.

Ironisnya, alih-alih memberikan rasa aman, aparat berslogan melindungi dan mengayomi, justru melakukan kekerasan terhadap aksi unjukrasa damai yang digelar Solidaritas. Berdalih mencegah bentrokan antara dua kelompok aksi, kepolisian berupaya menghalangi aksi Solidaritas. Pukulan dan tendangan dilayangkan hingga membuat belasan orang terluka.

Dalam situasi adanya dua kelompok yang bertentangan, mestinya polisi bisa menjadi mediator. Kedua kelompok mesti diberi ruang yang sama untuk menyampaikan ekspresinya. Dengan catatan tentu saja tidak menggunakan ujaran kebencian dalam menyampaikan tuntutannya.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) cukup jelas apa saja yang termasuk ujaran kebencian. Dalam surat kapolri itu jelas, orientasi seksual termasuk yang harus dilindungi dari ujaran kebencian. Tindakannya pun jelas. Manakala pendekatan persuasif tak membuahkan hasil dapat dilakukan tindakan hukum bagi penyebar kebencian. Demi Yogya tetap istimewa bagi siapa saja, tunggu apa lagi pak polisi?


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.