OPINI

Beras

"Masuknya beras impor pada beberapa pekan mendatang, dikuatirkan akan membuat terpuruk harga gabah atau beras petani."

Pemerintah memutuskan mengalihkan pengadaan  beras impor dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Pengalihan dilakukan lantaran berdasarkan Peraturan  Presiden (Perpres) yang terbit 2 tahun lalu,  Bulog bertugas menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Dari 11 bahan pangan pokok,  beras, kedelai, dan jagung sepenuhnya menjadi tugas Bulog. Itu sebab, keputusan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menugaskan PPI dinilai sebagai maladministrasi.

Pemerintah tanggap dan segera mengubah putusan itu. Tapi persoalannya bukan hanya sebatas soal siapa yang diberi kewenangan melakukan impor. Keputusan impor untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga  dinilai juga bermasalah. Pasalnya saat ini di sejumlah daerah penghasil beras tengah bersiap-siap memasuki masa panen. Masuknya beras impor pada beberapa pekan mendatang, dikuatirkan akan membuat terpuruk harga gabah atau beras petani.

Saat ini harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering sebesar Rp 3700 jauh di atas harga pasar. Untuk menyerap hasil keringat petani itu, Bulog bahkan sempat membeli gabah nyaris 2 kali lipat HPP.  

Dalam Perpres Bulog memang diberi fleksibilitas membeli pangan bila harga pasar di atas HPP.

Masih tingginya harga beras dan gabah jelang masa panen membuat sejumlah organisasi petani menolak kebijakan impor beras.  Alih-alih menguntungkan petani, harga tinggi biasanya malah dinikmati pedagang atau spekulan. Jadi dari pada makin membuat petani terpuruk, ada baiknya pemerintah mengkaji lagi keputusan impor beras. Termasuk memastikan beras tak datang  saat panen tiba. 

• impor beras
• Bulog
• PPI
• HPP