Sentimen SARA

Kata Mega, bagi mereka teror dan propaganda adalah jalan tercapainya kekuasaan. Mega menilai mereka sebagai kelompok yang antikebhinekaan.

Rabu, 11 Jan 2017 07:57 WIB

Bupati Bantul, Yogyakarta Suharsono. (Foto: Antara)

Bupati Bantul, Yogyakarta Suharsono. (Foto: Antara)

Puluhan orang yang mengaku warga Kecamatan Pajangan, Bantul Yogyakarta meminta Camat diganti lantaran nonmuslim. Mereka berdalih Yulius Suharta  yang baru dilantik akhir Desember lalu itu tak cocok dengan karakteristik daerah itu. Akibat penolakan itu, serah terima jabatan yang mestinya berlangsung hari ini terpaksa ditunda.

Menanggapi penolakan sebagian warga itu, Bupati Bantul Suharsono menegaskan tidak akan memberhentikan Camat. Dia beralasan Yulius dipilih karena kinerja, bukan agama. Meski begitu bupati mempertimbangkan memindahkan Yulius ke daerah lain.

Ini bukan perkara pertama penolakan pejabat lantaran nonmuslim. Sebelumnya ada Lurah Susan Jasmine Zulkifli dan Kapolda Listyo Sigit Prabowo yang didesak untuk diganti lantaran nonmuslim. Gubernur Jakarta saat itu Jokowi menolak permintaan penggantian Lurah Susan. Pun juga Kapolri Tito Karnavian menolak mengganti Kapolda Banten itu.

Begitulah ketika sikap intoleran dibiarkan. Menyebar dan menyasar siapa saja yang dianggap berbeda. Menyitir ucapan Megawati Soekarnoputri saat pidato politik HUT PDI Perjuangan, kelompok dengan ideologi tertutup itu memaksakan kehendak, tidak ada dialog apalagi demokrasi. Kata Mega, bagi mereka teror dan propaganda adalah jalan tercapainya kekuasaan. Mega menilai mereka sebagai kelompok yang antikebhinekaan.

Peringatan eks Presiden kelima itu patut menjadi perhatian siapa saja yang menginginkan negeri ini utuh. Di negara dengan beragam agama, keyakinan dan suku,  sangat rawan diadu dengan sentimen SARA. Sekali tunduk dengan teror itu, maka makin berkembangbiaklah sikap intoleran. Bisa jadi kelak, warga akan terpisah berdasar agama lantas suku, atau golongan. Dan kebhinekaan, berbeda-beda tetapi tetap satu itu akan tinggal kenangan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.