Perdagangan Orang

Polisi mesti bisa membongkar mafia perdagangan manusia ini demi memutus rantai kasus.

Senin, 09 Jan 2017 10:00 WIB

Seorang warga korban perdagangan orang usai diselamatkan dan tiba di Bandara Soekarno Hatta. (Antara

Seorang warga korban perdagangan orang usai diselamatkan dan tiba di Bandara Soekarno Hatta. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Polisi pekan lalu mengamankan pelaku tindak pidana perdagangan orang di bawah umur di Indramayu. Pelaku menawarkan pekerjaan kepada korban yang berusia belasan tahun untuk jadi pekerja restoran di Malaysia. Padahal sebetulnya, mereka bakal dijadikan Pekerja Seks Komersil.  Polisi tak berhenti sampai di sini, dan masih terus mengejar sindikat perdagangan manusia ini sampai ke Malaysia.


Serikat Buruh Migran Indonesia mengkategorikan kasus perdagangan orang di Indramayu sebagai kasus darurat. Tahun 2015 ada lebih 360 kasus perdagangan orang yang dilaporkan. Sementara di tahun 2016, ada delapan ribu lebih TKI asal Indramayu yang berangkat lewat jalur ilegal. Itu baru yang ketahuan. Tak tahu berapa besar angka yang sebetulnya terjadi.


Sejak 2007, Provinsi Jawa Barat ada di posisi teratas soal jumlah korban trafficking atau perdagangan manusia. Penyumbang terbesar adalah Indramayu, Sukabumi, Cimahi dan Garut. Tim khusus untuk pecegahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sudah ada. Nota Kesepahaman dengan provinsi lain untuk atasi masalah trafficking antarpulau juga sudah ada. Toh kasus tetap terjadi. Modus perdagangan manusia semakin berkembang dan aparat negara terus saja ketinggalan.


LSM Migrant Care menyebut, pengawasan terhadap perekrutan buruh migran sangat lemah. Informasi tak jelas, sosialisasi tak jalan, sementara di sisi lain, warga butuh pekerjaan. Jadilah mereka bekerja lewat jalur tak jelas, yang pada akhirnya membahayakan diri sendiri.  Dan mereka ini bukan sekadar angka. Mereka adalah korban, juga warga Indonesia yang mesti dilindungi negara. Polisi mesti bisa membongkar mafia perdagangan manusia ini demi memutus rantai kasus. Indonesia tak pernah kekurangan aturan yang bagus di atas kertas. Yang masih saja kurang adalah pengawasan di lapangan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.