Tegas

Sikap tegas Presiden Joko Widodo kini diuji. Tak perlu melakukan kesalahan yang sama di masa lampau.

Kamis, 28 Jan 2016 10:00 WIB

Presiden RI Joko Widodo. (KBR/Danny)

Presiden RI Joko Widodo. (KBR/Danny)

Hari ini, izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia berakhir. One sebetulnya kesempatan bagi pemerintahan Jokowi 'menghukum' Freeport dengan tak lagi memperpanjang izin. Toh kita tahu, pembangunan smelter di Gresik masih jauh dari harapan. Bayangkan saja, hingga saat ini pembangunan smelter baru mencapai 14 persen. Jauh dari target yang diminta pemerintah; 30 persen.

Sesungguhnya, ini adalah kali kedua pemerintah memberikan ‘angin surga’ pada Freeport Indonesia mengekspor bahan mentah. Dan, ‘angin surga’ itu terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Izin pertama diberikan pada 26 Januari 2015 dan izin kedua pada 29 Juli 2015. Sementara syarat utamanya yakni pembangunan smelter tak pernah digubris. Padahal, smelter ditujukan, agar aksi ‘pencurian’ tembaga yang dilakukan Freeport di Bumi Cendrawasih, bisa diminimalisir. Minimal, bisa menambah pemasukan negara. Dengan adanya smelter, nilai jual produk dari sumber daya alam akan meningkat.

Sudah banyak pihak meminta pemerintah tak lagi menuruti apa mau Freeport. Toh dalam Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sangat jelas memerintahkan bahwa terhitung sejak lima tahun diundangkan, tak boleh lagi ada aktivitas eksport konsentrat. Perusahaan tambang pun diwajibkan membangun smelter.

Seperti kita tahu, keberadaan Freeport di Bumi Cendrawasih belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua meski sudah 48 tahun berdiri di sana. Ironinya, sebagian besar masyarakat Papua yang miskin, justru hidup dekat tambang yang dikelola Freeport. Pemprov Papua bahkan menyebut kemiskinan di Papua masih sangat tinggi. Angkanya mencapai 31 persen, jauh di atas angka kemiskinan nasional.

Sikap tegas Presiden Joko Widodo kini diuji. Tak perlu melakukan kesalahan yang sama di masa lampau. Apalagi, melihat gelagat Jokowi yang tak ingin memperpanjang kontrak Freeport.

Jadi Pak Jokowi, ketegasan Anda kami tunggu.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Perpanjangan Pansus KPK Boroskan Duit Negara

  • Saksi Ahli Novanto Sebut KPK Terlalu Dini Tetapkan Tersangka
  • Densus Antikorupsi Polri Ditargetkan Balikan Uang Negara 900 Miliar Lebih
  • Pemkot Medan Ambil Alih Pasar Pringgan