Beras Bulog. (Foto: KBR/Erwin)

Beras Bulog. (Foto: KBR/Erwin)

Pekan lalu sebuah kapal pengangkut enam ribu ton beras impor asal Thailand bongkar muat di Pelabuhan Banyuwangi Jawa Timur. Kapal itu ternyata singgah Banyuwangi setelah Nusa Tenggara Barat menolak kedatangan beras impor. 

Begitu sampai Banyuwangi, beras itu juga ditolak masuk. Alhasil, enam ribu beras ton itu bakal dilempar ke luar Jawa lagi. Penolakan juga terjadi di Jawa Tengah.

Kemungkinan beras yang ditolak masuk di NTB, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan bagian dari 820 ribu ton beras impor Vietnam dan Thailand itu yang saat ini diterima Badan Urusan Logistik BULOG. Beras impor itu merupakan bagian dari rencana impor 1,5 juta ton untuk cadangan dalam negeri.

Mengapa harus impor beras, jika daerah banyak menolak beras? Sementara musim panen sebentar lagi tiba. Pemerintah mengklaim terpaksa impor dengan dalih untuk menjaga pasokan beras nasional. Impor terpaksa dilakukan karena pemerintah meragukan perhitungan data dari Badan Pusat Statistik BPS bahwa pasokan beras mencukupi. Belum lagi stok beras di Bulog menipis di akhir 2015 lalu. Fenomena cuaca ekstrem El Nino turut dijadikan alasan. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bahkan menjajaki lagi impor beras dari India dan Pakistan.

Lalu sampai dimana cita-cita swasembada beras itu?

Konsumsi beras di Indonesia memang luar biasa besar - mencapai 28 hingga 30 juta ton untuk sekitar 250 juta jiwa. Sedangkan perbulan harus ada stok beras cadangan rata-rata 2,5 juta ton. Sementara produksi padi tahun lalu sekitar 40 juta ton. Jadi sebetulnya surplus untuk cadangan sekitar 10 juta ton, atau kurang dari satu juta ton per bulan. 

Banyak suara-suara yang mempertanyakan hobi pemerintah mengimpor beras untuk mencukupi stok dalam negeri. Sementara publik tidak melihat keseriusan pemerintah menambah produksi atau menambah lahan pertanian. Jumlah lahan pertanian baru tidak sebanding dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi industri. Sementara langkah diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan beras tidak berpengaruh pada konsumsi beras nasional.

Publik wajib mempertanyakan seberapa besar niat pemerintah mengejar swasembada beras dan progresnya dari waktu ke waktu. Jangan sampai kemandirian pangan sesuai Nawacita hanya dicapai dengan impor. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!