Janji

Salah satu janji pasangan Jokowi-JK adalah penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu.

Rabu, 06 Jan 2016 09:50 WIB

Presiden RI Joko Widodo. (KBR/Danny)

Presiden RI Joko Widodo. (KBR/Danny)

Janji lebih setahun silam hingga kini belum ditunaikan. Kala kampanye pemilihan umum presiden, salah satu janji pasangan Jokowi-JK adalah penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu. Kemarin presiden Jokowi telah memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo untuk menyelesaikan warisan kasus HAM pada masa lalu.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta jajaran kabinet kerja bidang hukum, politik dan keamanan, presiden menginginkan ada langkah nyata untuk mengusut pelanggaran hak mendasar itu. Kata  Jokowi, penuntasan mesti  mengikuti peraturan. Pendekatan dialogis juga harus dikedepankan.

Tapi, kita tak melihat lebih setahun ini ada langkah nyata yang dilakukan para pembantu presiden itu. Perintah presiden yang sederhana untuk mengedepankan dialog juga rasanya tak pernah dilakukan. Boro-boro mengajak dialog, bahkan para korban pelanggaran HAM 65/66 hingga 50 tahun pasca peristiwa masih hidup dalam intimidasi. Dialog macam apa yang bisa muncul dalam suasana satu pihak terancam keselamatannya?

Perintah presiden Jokowi sudah terang benderang. Mana kala para pembantunya tak sanggup (tak mau) melakukan, mestilah dicari sosok yang kuat, bersih  dan berkomitmen untuk menuntaskan kasus HAM sesuai aturan.  Pembantu yang tak cakap hanya membikin buruk situasi. Makan gaji buta, begitu kata orang.

Lihat contoh  rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 tahun silam atas kasus orang hilang pada 97/98. Tak satupun dari 4 rekomendasi para wakil rakyat yang dijalankan pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari mulai pengadilan ad hoc, pencarian, rehabilitasi dan ganti rugi sampai ratifikasi konvensi perlindungan dari penghilangan secara paksa.

Pemerintahan Nawa Cita mestinya tak mengulangi contoh  buruk pemerintahan silam. Segera tunjuk sosok yang kompeten untuk menuntaskan pelanggaran HAM pada masa lalu. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR