2016, Papua dan Jokowi

Tahun 2016 menjadi prioritas Presiden Joko Widodo untuk menggeber proyek infrastruktur.

Kamis, 07 Jan 2016 10:00 WIB

Presiden RI Joko Widodo. (KBR/Lita)

Presiden RI Joko Widodo. (KBR/Lita)

Tahun 2016 menjadi prioritas Presiden Joko Widodo untuk menggeber proyek infrastruktur. Utamanya untuk pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia; Papua. Dengan begitu, ketimpangan harga bahan pokok bisa ditekan serta membuka keterisolasian Bumi Cendrawasih. Satu proyek besar yang digeber Jokowi; Trans Papua yang menghubungkan Sorong hingga Manokwari. Proyek itu rencananya bakal dikerjakan awal tahun ini dan rampung tahun 2019. Sementara biayanya sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dan, pembangunan jalur kereta api itu diklaim sebagai bukti keseriusan pemerintah agar pembangunan tak hanya terfokus di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.

Sesungguhnya rakyat Papua tak pernah meminta pemerintah membangunan proyek besar-besaran di tanah mereka. Persoalan yang kerap mereka suarakan adalah penuntasan rentetan aksi kekerasan yang saban hari terjadi. Dan, pelakunya tak lain TNI dan Polisi. Sebut saja beberapa kasus seperti penembakan Paniai yang terjadi 8 Desember 2014 silam yang menewaskan enam remaja. Ada pula peristiwa meninggalnya puluhan bayi di Mbua, Kabupaten Nduga pada November tahun lalu.

Dua kasus itu, tak pernah tuntas apa penyebabnya. Malah makin keras warga Papua menuntut penuntasan persoalan itu, kian bungkam pula pemerintah. Bahkan, janji Presiden Jokowi yang bakal menuntaskan kasus Paniai dalam enam bulan, hingga setahun berlalu tak juga ada kejelasan. Maka, kekecewaan yang berulang lah muncul pada Jokowi.

Sialnya, Presiden Jokowi tak pernah menggubris suara warga Papua. Ketika Jokowi merayakan Tahun Baru di Papua, ia sama sekali tak menyinggung secuil pun aksi-aksi kekerasan di sana. Ia justru meresmikan proyek pembangunan pabrik sagu yang katanya terbesar. Dan lagi-lagi, warga Papua tak antusias dengan hal itu. Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat justru menyebut proyek itu hanya menguntungkan investor asing.

Jokowi mungkin menjadi satu-satunya Presiden yang rajin blusukan Papua. Tapi blusukan itu jadi tak ada artinya jika suara mereka tak pernah didengar.  


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Penggantian Ketua DPR Dinilai Tak Perlu Tergesa-gesa

  • PKB: Keputusan Golkar Terkait Posisi Setnov Menyandera DPR
  • Mendagri: Usulan Tim Gubernur Anies Melebihi Kapasitas yang Diatur Undang-undang
  • Golkar Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim