polri, kapolri, budi gunawan, jokowi, icw

Arsip adalah pusat ingatan. Maka marilah kita menengok dokumen yang menorehkan kebijakan penegakan hukum berupa 42 prioritas utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di poin ke-38 disebutkan: “Kami akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi dan komit pada penegakan hukum.”

Jumat lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengirim surat kepada DPR yang mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Betul, ini adalah hak prerogatif Presiden. Tapi, ini Budi Gunawan. Orang yang sama dengan termasuk dalam 25 pejabat tinggi Polri yang diduga punya rekening pribadi yang gendut dan mencurigakan.

Sampai semalam, sudah ada lebih 500 orang yang menandatangani petisi di Change.org yang dibuat Emerson Yuntho dari ICW. Dalam petisinya, Emerson meminta supaya Jokowi menarik lagi nama Budi Gunawan, juga melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih nama calon Kapolri yang diserahkan kepada DPR. Emerson menyebut langkah Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai sesuatu yang mengecewakan.

Apa pun sebutannya, Jokowi melewatkan satu proses penting dalam menunjuk Budi Gunawan, yaitu melibatkan KPK dan PPATK. Sekadar mengingatkan, kedua lembaga itu dilibatkan ketika Jokowi hendak memilih para pembantunya untuk masuk dalam Kabinet Kerja. Tapi tidak untuk Kapolri. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, di era Presiden SBY, KPK dilibatkan. Caranya dengan melakukan uji sahih Laporan Harga dan Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden. Dalam LHKPN tahun 2013, harta Budi Gunawan mencapai 22,6 miliar dan 24 ribu dolar Amerika. (Baca: Budi Gunawan Diduga Tersandung Rekening Gendut, IPW: Itu Sudah Selesai)

Setiap orang yang dipilih Jokowi masuk dalam lingkaran terdekatnya akan jadi sorotan publik. Itu adalah sebuah keniscayaan. Tak bisa dipungkiri, ada begitu banyak harapan disandarkan pada pemerintahan Jokowi dan JK. Citra bersih dan bebas korupsi yang selama ini digarisbawahi Jokowi-JK ada di ujung tanduk setiap kali ada orang yang ditunjuk untuk peran yang strategis.

Yang jadi sorotan sekarang adalah Kapolri. Ketika kandidat yang dipilih sebagai calon satu-satunya punya noda berupa dugaan punya rekening gendut, maka pertaruhan semakin besar. Budi Gunawan memang masih akan melalui tes kepatutan dan kelayakan di DPR. Tapi bagaimana pun, hanya nama ini yang disetor Presiden kepada DPR.

Yang perlu dilakukan Presiden hanya hal sederhana: mengingat lagi jutaan orang yang sudah berharap akan Indonesia yang lebih bersih dan bebas korupsi lewat seorang Joko Widodo.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!