pns, bonus, Yuddy Chrisnandy, birokrasi, pegawai negeri

Anda Pegawai Negeri Sipil alias PNS? Ada kesempatan gratis pergi ke luar negeri. Bahkan sampai ke kutub selatan. Begitu kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandy. Syaratnya gampang, berprestasilah.


Kementerian kini tengah menyiapkan renumerasi individu bagi para aparat sipil. Bentuknya dari mulai tunjangan khusus sampai bonus liburan di dalam bahkan ke luar negeri. Sementara ini kebijakan tersebut baru berlaku di lingkungan Kemenpan.


Menpan mencontohkan tunjangan khusus misalnya kesehatan plus. Bila sebelumnya pemeriksaan kesehatan general check up biasanya satu tahun sekali. Bagi yang berprestasi bisa mendapatkannya setahun dua kali dan bisa digunakan keluarga. Kemudian liburan, bila makin berprestasi maka liburannya bisa makin jauh.  Barangkali bila prestasinya biasa-biasa saja maka bonusnya liburan di dalam negeri. Sedangkan prestasinya luar biasa, bisa berlibur hingga ke ujung dunia.


Kata pak menteri, renumerasi individu ini demi meningkatkan kualitas dan prestasi. Dia mencontohkan PNS yang masuk pada pukul 08:00 hingga pukul 16:00 sebagai kreatif mencurahkan waktu sehingga harus dihargai. Karena itu dia yakin tunjangan ini akan lebih tepat sasaran bagi PNS yang berkinerja baik dan produktif. (Baca:Menteri Yuddy: Berprestasi, PNS Bisa Plesir ke Luar Negeri)


Pemberian sanksi dan penghargaan tentu langkah yang baik untuk memacu kinerja. Tapi bila ukuran tepat waktu kerja semacam yang digunakan pak menteri, tentu harus dipertanyakan. Delapan jam kerja seperti contoh pak menteri itu bila ukurannya hanya absensi tentu mudah disalahgunakan. Orang bisa saja absen sesuai waktu tapi mengerjakan hal lain bukan? Kita sudah kerap melihat berita ditangkapnya PNS yang asyik berbelanja saat jam kerja. Atau melihat PNS yang sibuk memperbarui status di sosial media,  main game atau membaca koran saat waktu kerja dan bukan melayani warga.


Mestinya yang dijadikan tolok ukur adalah hasil atau target kerja. Jadi sebelum bicara renumerasi,  bonus dan lainnya mestinya dimulai dengan membuat indikator kinerja (key performance indicator) sehingga penilaian prestasi PNS bisa lebih terukur. Yang pada gilirannya adalah meningkatnya kepuasan warga terhadap kinerja para aparatur  negara itu.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!