Kepastian Hukum Bagi Terpidana Mati

Orang patut dihukum seberat-beratnya atau selama mungkin atas kejahatan yang dilakukannya - tapi tidak dengan cara mencabut nyawa.

Rabu, 07 Jan 2015 09:33 WIB

hukum, terpidana mati, SEMA, peninjauan kembali, BNN

Pemerintah saat ini tengah berencana membahas SEMA ini dengan sejumlah lembaga yudikatif. SEMA adalah Surat Edaran MA yang keluar akhir tahun lalu, untuk membatasi Pengajuan Kembali (PK) hanya satu kali.

Selama ini, PK bisa diajukan berkali-kali. Celah inilah yang kerap dimanfaatkan terpidana mati untuk menunda eksekusi. Begitu SEMA keluar, dukungan langsung datang dari Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sempat memberi contoh, ada kasus terpidana mati yang tak kunjung dieksekusi sampai 10 tahun lamanya. (Baca: Jokowi Sambangi NU Konsultasi Soal Hukuman Mati)

Dalam dunia hukum, ada perumpamaan begini: lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum satu orang yang tak bersalah. Ini yang membuat pintu PK dibuka, asal bawa bukti baru. Ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang Maret tahun lalu mengabulkan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. MK mencabut ayat 3 pasal 268 yang menyatakan permintaan PK hanya dapat dilakukan satu kali.

Keluarnya SEMA itu tak pelak membuat MK berang. Wakil Ketua MK, Arief Hidayat menyebut siapa yang tak mematuhi ketidakpatuhan MK artinya melanggar konstitusi. Kata dia, putusan MK itu berdasar prinsip kehati-hatian dalam memutuskan perkara sehingga terbuka untuk memberikan azas keadilan yang substansial berupa kepastian hukum bagi terpidana.

Tapi nasi sudah jadi bubur.

Surat sudah dikeluarkan. Kepastian hukum yang diharapkan dari putusan MK, malah berbalik jadi ketidakpastian hukum baru. Aturan mana yang akan dijadikan rujukan manakala  ada terpidana mati untuk kesekiankalinya mengajukan PK? Bila merujuk pada hirarki perundangan jelas mestinya   putusan MK yang digunakan sebagai dasar.

Karena itulah pembahasan SEMA jadi sangat penting. Apapun putusan dari hasil pertemuan itu, jangan sampai ada hak hidup orang yang diabaikan. Orang patut dihukum seberat-beratnya atau selama mungkin atas kejahatan yang dilakukannya - tapi tidak dengan cara mencabut nyawa.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Per 1 September, Beras Medium Tak Boleh Dijual di Atas Rp 9.450

  • Kemendikbud: Kawasan di Cigugur, Kuningan Bukan Cagar Budaya
  • 10 Desa di Jateng Segera Punya Perdes Perlindungan Buruh Migran
  • Ini Dampak Topan Hato di Cina Selatan

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.