budi gunawan, jokowi, calon kapolri, kpk, ppatk

Pengumuman Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) Selasa (13/1) siang kemarin menjadi pukulan telak pada Presiden Joko Widodo. Betapa tidak, lembaga antirasuah itu menetapkan calon tunggal Kepala Polri (Kapolri) pilihan Jokowi yakni Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Kasus terjadi saat Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri periode 2004-2006.

Penetapan tersangka itu bahkan terjadi selang satu jam dari pertemuan Presiden dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengusulkan calon-calon kapolri ke Jokowi. Dan, dalam sejarah bangsa ini, baru kali ini calon kapolri pilihan presiden langsung menjadi tersangka!

Kita mengapresiasi keberanian KPK yang tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum. Sementara, kita menyayangkan sikap Presiden yang tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi kapolri. Dengan dalih hak prerogatif presiden, pada November tahun lalu Jokowi  juga menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Padahal Jokowi telah menciptakan tradisi baru dengan mengonsultasikan para calon menterinya ke KPK dan PPATK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Jika mau jujur, sejatinya Presiden Jokowi sudah tahu rekam jejak Budi Gunawan tercela di mata KPK dan PPATK saat proses seleksi calon menteri. Ini terungkap dari pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf dan Ketua KPK Abraham Samad. Yusuf mengaku sudah menjelaskan secara langsung kepada Jokowi soal dugaan tindak pidana bekas ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu. Sementara Samad mengatakan, lembaganya telah memberi peringatan kepada Presiden soal catatan merah Budi.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan banyak kalangan, ada apa dengan Presiden Jokowi? Tak sekedar pertayaan, sikap Jokowi itu juga membuat aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menggalang petisi menolak calon tunggal Kapolri. Mereka meminta Jokowi tidak menutup mata dalam proses pemilihan kapolri. (Baca: Jokowi Diminta Tarik Surat Pencalonan Budi Gunawan)

Akhirnya, kita berharap Presiden Jokowi untuk eksta hati-hati dalam penunjukan pejabat negara. Jangan sampai karena tekanan politik, kebijakan itu menghilangkan semangat antikorupsi yang ia perjuangkan. Dan, jangan sampai pemilihnya ragu akan janji-janjinya saat kampanye untuk menciptakan pemerintahan yang bersih!

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!