Save KPK (Foto: Danny Setiawan/Portalkbr)

Hingga malam tadi jumlah penandatangan petisi Bebaskan Bambang Widjojanto dan Selamatkan KPK mencapai lebih dari 39 ribu orang. Petisi itu dibuat John Muhammad, bekas aktivis angkatan 1998 yang kini beralih ke aktivis demokrasi digital.

Angka partisipasi publik ini luar biasa mengingat petisi yang dimuat di laman petisi online Change.org baru dibuat empat hari lalu. John Muhammad menargetkan jumlah sebanyak-banyaknya untuk menekan Presiden Joko Widodo dan Pelaksana tugas Kapolri Badrodin Haiti.

Ketika Jumat pagi lalu Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditahan polisi dengan borgol di tangannya, publik pun resah. Beberapa jam kemudian gelombang protes datang. Media sosial penuh dengan tagar SaveKPK dan Bebaskan BW, inisial Bambang Widjojanto. Media sosial seperti Twitter dan Facebook menjadi ajang konsolidasi gerakan prodemokrasi ini. Hasilnya sungguh efektif. Sore itu juga masyarakat ramai-ramai mendatangi gedung KPK, memberikan dukungan terhadap lembaga yang tengah mendapat serangan bertubi-tubi itu.

Gerakan publik dunia maya atau nettizen ini pun menggaung luas. Masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi, pekerja profesional, hingga tokoh agama dan artis pun memberikan dukungan pada KPK. Pengaruhnya pun meluas hingga muncul protes dan dukungan di luar daerah bahkan luar negeri. (Baca: Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi Polri dan KPK)

Apa yang kita lihat sepanjang Jumat lalu cukup menggembirakan, paling tidak kita tahu bahwa masih banyak orang waras di negeri ini. Teknologi digital, internet dan media sosial memberikan keyakinan bahwa gerakan publik bisa menjadi pilar demokrasi ke lima yang menopang tegaknya bangsa ini.

Ketika tiga pilar yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif melempem atau mengkerut, kita masih bisa berharap pada pilar keempat dan kelima, yaitu pers dan gerakan publik. Di Mesir 2011 lalu, media sosial berperan penting dalam revolusi politik menggulingkan rezim Mubarak. Di Hong Kong tahun lalu, gerakan protes menuntut hak politik pemilihan langsung yang dikenal sebagai Revolusi Payung, juga sangat mengandalkan media sosial.

Inilah yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Jangan meremehkan gerakan sosial dunia maya. Ketika kanal-kanal aspirasi di DPR mampet, ketika telinga para pejabat pemerintah tersumbat dari suara-suara publik, maka gerakan dunia maya dan gerakan aksi nyata bisa meledak dan memberi kejutan yang menyakitkan pada pemerintah.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!