Rapor HAM Presiden Jokowi

Mulai dari kasus pembunuhan massal tahun 1965-1966, sampai pelanggaran HAM di Papua. Nyatanya, nyaris tak ada perkembangan signifikan dari kasus-kasus tersebut.

Senin, 11 Des 2017 05:40 WIB

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo (Foto: Antara)

Bagaimana rapor pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus hak asasi manusia? Di peringatan hari HAM internasional kemarin, sayangnya kita masih harus memberi nilai jelek. Jokowi sendiri mengakuinya - masih banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tuntas. Kata Jokowi, ini butuh kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah, juga seluruh masyarakat. 

Sejak 2015 lalu, ada sejumlah janji pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Mulai dari kasus pembunuhan massal tahun 1965-1966, sampai pelanggaran HAM di Papua. Nyatanya, nyaris tak ada perkembangan signifikan dari kasus-kasus tersebut. Padahal korban menanti penyelesaian, sorotan mata dunia pun tak kurang-kurangnya diarahkan ke sana. Dalam bentuk yang paling sederhana, Jokowi sebetulnya tinggal melihat ke luar Istana setiap Kamis. Di situ, setiap pekan, Jokowi terus menerus diingatkan untuk menuntaskan utang pelanggaran HAM masa lalu. 

Kata Jokowi, yang diutamakan pemerintah sekarang adalah pemenuhan hak dasar masyarakat - hak sosial, ekonomi, budaya dan politik. Untuk itu, Jokowi terus menyodorkan ‘prestasi’-nya: membagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat serta membangun infrastruktur. Soal pembangunan infrastruktur, Jokowi memang tancap gas dan menjadikannya prioritas pemerintah. Tapi jangan lupa, di balik proyek besar selalu mengintai konflik dengan masyarakat dan dampak lingkungan.

Oktober lalu, ketika pemerintahan Jokowi-Kalla menginjak tahun ketiga, sejumlah lembaga pemerhati HAM memberi rapor merah. Amnesty International Indonesia menyoroti soal pembatasan kebebasan berekspersi; sementara Kontras menyebut soal peningkatan masalah terkait HAM di era Jokowi. Di atas kertas, Indonesia punya segala perlindungan yang dibutuhkan - tapi nyatanya melempem di lapangan. Jokowi masih punya waktu untuk membuatnya tidak melempem. Dan janji itu akan terus kita tagih.  

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".