Krisis Tembagapura

Tak peduli warga asli atau pendatang di Tembagapura, kapan saja bisa jadi sasaran intimidasi, kekerasan sampai jadi target peluru.

Kamis, 16 Nov 2017 08:40 WIB

Ilustrasi: Papua

Ilustrasi: Papua

Beberapa pekan ini distrik Tembagapura di Kabupaten Mimika, Papua dilanda krisis. Setidaknya dua anggota Brimob menemui ajal akibat serangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Sebelumnya TPNPB mengeluarkan pernyataan perang terhadap kepentingan  perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport.

Aksi serangan di kawasan yang sangat kaya hasil tambang itu bukan tanpa sebab. Kekayaan buminya dianggap sebagai penyebab penderitaan bangsa Papua Barat. Alasannya pada 2 tahun  sebelum Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, Presiden Indonesia saat itu Soeharto meneken izin exploitasi bagi Freeport.

Kekerasan  di bumi cendrawasih nyaris selalu meningkat jelang peringatan kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember. Tanggal itu diambil dari saat berkibarnya bendera bintang kejora dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua  pada 1961 di Belanda. Ini sekaligus menandai deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM)  Amerika bersama Belanda, Indonesia dan PBB bertanggungjawab atas penipuan yang mengakibatkan hilangnya kedaulatan ras melanesia sebagai bangsa.

Seperti banyak krisis akibat konflik bersenjata, sesungguhnya wargalah yang terutama jadi korban. Tak peduli warga asli atau pendatang di Tembagapura, kapan saja bisa jadi sasaran intimidasi, kekerasan sampai jadi target peluru. Setidaknya itulah yang dirasakan warga di desa Kimberli dan Banti. Was-was, bahkan hanya untuk keluar atau masuk desa. Risikonya diperiksa, diintimidasi atau jadi sasaran penembak tersembunyi.

Mumpung situasi belum semakin memburuk, sepatutnya ada upaya intensif untuk menurunkan ketegangan. Petinggi dari kedua pihak mesti menahan diri mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang bisa makin menaikkan ketegangan. Setelah itu, menyiapkan perundingan yang bisa mengakomodir kepentingan bersama. Sepanas apapun perundingan, jauh lebih baik dari aksi saling serang. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.