Pendidikan Politik

Meski begitu keriuhan belum sepenuhnya mereda. Penetapan status tersangka memunculkan pertanyaan baru. Sejauh mana keputusan itu bebas dari tekanan kepada aparat penegak hukum?

Kamis, 17 Nov 2016 00:07 WIB

Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


Kasus dugaan penistaan agama menyeret Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai tersangka. Ahok dijerat Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tambahan pasal 28 ayat 2 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bareskrim Polri kemarin juga memutuskan status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.  Putusan ini merupakan hasil gelar perkara yang dilaksanakan tim penyidik Polri Selasa lalu.

Meski begitu keriuhan belum sepenuhnya mereda.  Penetapan status tersangka memunculkan pertanyaan baru. Sejauh mana keputusan itu bebas dari tekanan kepada aparat penegak hukum? Sebagian melihat ini adalah jalan yang sengaja diambil untuk meredam suhu politik yang belakangan memanas. Kita tahu rencana sejumlah ormas yang mengancam bakal kembali menurunkan massa pada Jumat mendatang jika Ahok tak ditetapkan sebagai tersangka. Rencana ini tentu sudah tak relevan untuk direalisasikan.

Namun berbagai komentar di media sosial dan tempat lainnya  mereka yang menginginkan Ahok diproses hukum juga tak sepenuhnya puas atas hasil kemarin. Ini  lantaran Ahok masih bisa menjalankan aktivitasnya berkampanye sebagai calon gubernur. Celoteh berbau SARA juga belum sepenuhnya berhenti.

Sebagai sebuah proses demokrasi, kita menginginkan Pilkada yang bakal digelar 15 Februari 2017 mendatang bisa berjalan sebagai proses politik biasa yang tidak mencemaskan warga. Sudah saatnya berbagai tindakan dan ekspresi kebencian atas nama agama dan permusuhan atas ras tak lagi dipertontonkan. Sudah saatnya para elit dan organisasi-organisasi masyarakat memberi contoh pendidikan politik yang baik bukan malah ikut memperkeruh suasana.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.