Duka Kami untuk Para Petani

Reforma atau pembaruan agraria yang bertujuan merestrukturisasi kepemilikan lahan menjadi hilang maknanya ketika kolaborasi antara pemilik modal dengan pemerintah daerah dan aparat TNI Polri.

Selasa, 22 Nov 2016 10:00 WIB

Petani Majalengka hadang aparat bandara Kertajati Majalengka. (LBH Bandung)

Petani Majalengka hadang aparat bandara Kertajati Majalengka. (LBH Bandung)


AGENDA reforma agraria di era pemerintahan  Jokowi-Jusuf Kalla menghadapi masa suram. Ketakutan proses reforma agraria tersendat ketika menghadapi pemilik modal terbukti dalam dua bulan terakhir.

Para petani penggarap sawah dan ladang dihinggapi teror tak berkepanjangan di Karawang dan Majalengka Jawa Barat, serta di Langkat, Sumatera Utara.

Reforma atau pembaruan agraria yang bertujuan merestrukturisasi kepemilikan lahan menjadi hilang maknanya ketika kolaborasi antara pemilik modal dengan pemerintah daerah dan aparat TNI Polri menghadang, mengusir, dan menggusur warga dari lahan yang sudah digarap turun-temurun.

Era demokrasi di bawah pemerintahan baru yang digadang-gadang menjadi kebangkitan para petani di penjuru negeri, tertutupi ambisi kapitalisme yang dibungkus dalam slogan pembangunan dan kepentingan nasional.

Petani jelas tak bisa menang melawan hadangan ribuan tentara, senjata, gas air mata atau barisan buldozer yang dikerahkan aparat dan pemodal. Aparat keamanan baik TNI dan Polri yang semestinya tidak boleh lagi dihadap-hadapkan pada warga, ikut diseret-seret, dibenturkan dan diadu dengan petani.

Ribuan petani yang hanya bisa mengolah tanah kini merana, meratapi nasib berikutnya. Tanpa sawah mereka tak bisa kerja. Tanpa ladang mereka tak bisa berbuat apa-apa.

Teror juga tak henti datang membungkam perlawanan. Trauma datang berkepanjangan, terutama anak-anak dan perempuan. Padahal mereka hanya memperjuangkan hak dan keadilan. 

Sebagian petani jadi tersangka, dengan pemeriksaan yang mirip pesakitan yang nista. Mereka yang tidak melawan itu tetap dijerat pasal menghalang-halangi tugas aparat. Sementara para pejabat yang dahulu rajin menyambangi warga untuk kekuasaan, kini diam tanpa pembelaan.

Para petani seperti dianggap tidak pantas diajak berdialog, apalagi diundang ke istana pejabat yang sejuk. Duka kita bagi para petani, yang jasanya tak terlihat dari tiap bulir padi yang kita nikmati tiap hari.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Pemilihan umum 2019 memang masih satu tahun lagi. Namun hingar bingar mengenai pesta akbar demokrasi m ilik rakyat Indonesia ini sudah mulai terasa saat ini.