Duri dalam Daging

Pelepasan dokumen rahasia ini ibarat melengkapi kepingan puzzle sejarah yang hilang tentang apa sebetulnya yang terjadi tanggal 30 September 1965 dan hari-hari berikutnya.

Kamis, 19 Okt 2017 05:24 WIB

Dokumen rahasia yang dibuka NSA

Dokumen rahasia yang dibuka NSA

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Berbagai catatan peristiwa 1965, dari sudut pandang korban maupun peneliti, dari dalam dan luar negeri,  tak sedikit kita jumpai. Yang terbaru, ‘rekaman’ komunikasi rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada pemerintah Amerika Serikat, antara Oktober 1965 hingga Maret 1966. Pemerintah Amerika Serikat melalui National Archives and Records Administration (NARA) menyatakan 39 telegram tidak lagi rahasia (deklasifikasi), sejak Selasa lalu. Dokumen itu kini bisa diakses publik, tentu saja pemerintah. 

National Security Archive,  lembaga nonprofit di bidang kajian deklasifikasi dokumen, adalah yang memperjuangkan pelepasan dokumen itu menyatakan upaya ini untuk menjawab banyaknya pertanyaan publik mengenai peristiwa pembunuhan massal pada 1965-1966.

Jejak komunikasi kabel itu mengurai bagaimana peristiwa mengerikan itu terjadi 52 tahun lalu. Saat itu 500 ribu orang yang diduga terlibat organisasi PKI tewas dibunuh, jutaan lainnya dipenjarakan karena dituduh pendukung komunis di Indonesia. Dari Medan Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Timur.

Dokumen itu juga memperlihatkan bagaimana peran angkatan bersenjata Indonesia dalam pembunuhan massal itu, upaya mereka melibatkan ormas keagamaan di Indonesia dan keterlibatan Amerika Serikat yang dikomandoi Soeharto.

Pelepasan dokumen rahasia ini ibarat melengkapi kepingan puzzle sejarah yang hilang tentang apa sebetulnya yang terjadi tanggal 30 September 1965 dan hari-hari berikutnya. Sekarang,  agar gambaran peristiwa itu menjadi utuh, pemerintah Indonesia semestinya bisa mengambil langkah serupa , membuka dokumen mengenai peristiwa itu. Terutama dokumen milik Tentara Nasional Indonesia  (TNI).

Alih-alih mempelajari dokumen itu TNI menegaskan tidak akan mengubah pandangan mereka terhadap Gerakan 30 September 1965 (G30S). TNI menyebut seluruh fakta sudah tertuang dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa pada 1966 hingga 1978.Saat itu pemerintah menggelar setidaknya 24 mahkamah militer sebagai peradilan terhadap para petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituding berada di balik rencana kudeta dan pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat. Seluruhnya divonis bersalah.

Jika terus besikap tutup mata macam begini, selamanya peristiwa ini jadi duri dalam daging. Kita terus berdebat tentang siapa korban – siapa dalang. 

Komentar

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Saat ini ada banyak cara dan sarana untuk membantu orang lain. Lewat NusantaRun salah satunya.