Densus Tipikor

Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Kapolri meminta anggaran Rp 2,6 T. Hampir sepertiganya untuk gaji, selebihnya untuk operasi dan membeli perlengkapan.

Jumat, 13 Okt 2017 05:57 WIB

Ilustrasi: Densus Antikorupsi Polri

Ilustrasi: Densus Antikorupsi Polri

Kepala Kepolisian Tito Karnavian tengah menyiapkan 3500 lebih  personel untuk "perang" melawan korupsi. Untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Kapolri meminta anggaran Rp  2,6 T. Hampir sepertiganya untuk gaji, selebihnya untuk operasi dan membeli perlengkapan. Kata Tito konsep Densus baru ini siap dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo di rapat kabinet terbatas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Mabes Polri itu. KPK percaya, semakin banyak yang memburu koruptor maka akan semakin baik. Apalagi selama ini kedua institusi ini sudah kerap bekerja sama dengan baik. Hingga Agustus lalu sudah 150 lebih kasus yang dikoordinasikan dan disupervisi.

Dukungan KPK itu sepatutnya disambut Mabes Polri dengan menuntaskan sejumlah masalah yang mengganjal. Dari penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sampai pelanggaran berat Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Sudah 6 bulan berlalu,  polisi harus segera mengungkap tuntas  kasus Novel. Pun dengan Aris jenderal polisi bintang satu itu, Pemimpin KPK mesti berani tegas mengambil sikap.

Penyelesaian kedua masalah yang mengganjal ini  akan jadi pelicin makin lancar dan eratnya kerja sama Densus Tipikor dan KPK. Dengan begitu harapan masyarakat akan negeri tanpa korupsi akan semakin nyata. Bahu membahunya dua lembaga antirasuah dalam perang melawan korupsi tentu akan bikin para garong uang negara gentar. 

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.