SARA

Rumadi menyebut kelompok ini sebagai segerombolan yang membenci tatanan negara, dasar negara Pancasila, dan negara republik Indonesia.

Jumat, 14 Okt 2016 06:43 WIB

Ilustrasi. (djs)

Ilustrasi. (djs)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


Hari-hari ini media sosial makin ingar oleh polemik berbau suku, agama,  ras, dan antargolongan alias sara. Media sosial yang semula diniatkan untuk mendekatkan yang jauh, berkebalikan:  bisa malah menjauhkan yang dekat. Perang kata-kata lewat tulisan bahkan saling lapor ke polisi menghiasi media massa.

Perang antarpendukung calon gubernur dalam  pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta itu berimbas kemana-mana. Bahkan melebar mengundang komentar bahkan dari siapa saja yang malah tak ber-KTP Jakarta. Alih-alih beradu program, yang meruyak justru urusan primitif mayoritas vs minoritas, antara golongan 'kami' dengan 'mereka'. Isu-isu lama dimainkan untuk menghancurkan lawan guna meraih dukungan bagi perebutan  jabatan.

Lakpesdam, Lembaga Kajian milik organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama mengingatkan untuk mewaspadai politik adu domba. Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad melalui sosial media menduga ada kelompok-kelompok yang tengah mengambil untung dengan cara merusak sendi-sendi kehidupan bangsa melalui isu-isu sara. Kelompok-kelompok ini gemar menggunakan beragam organisasi keagamaan untuk memuluskan aksinya memecah belah.

Rumadi menyebut kelompok ini sebagai segerombolan yang membenci tatanan negara, dasar negara Pancasila, dan negara republik Indonesia. Alasannya sistem yang digunakan adalah sistem thagut alias setan. Pilkada Jakarta bagi kelompok ini adalah pintu masuk bagi agenda mereka yang lebih besar.

Kekuatiran itu cukup beralasan. Belajar dari beragam peristiwa konflik SARA di negeri ini, selalu diawali dengan isu-isu untuk memprovokasi. Menyebar kebencian atas dasar perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan. Sebelum api kebencian yang kecil itu membesar meluluhlantakkan sendi kebangsaan, aparat mesti melakukan pencegahan. Menindak tegas para penyebar kebencian atas dasar SARA. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?