Rapor Jokowi-JK

Lembaga kemanusiaan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) malah memberi ponten 0 untuk 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Jumat, 21 Okt 2016 07:00 WIB

Presiden Jokowi dan Jusuf Kala

Presiden Jokowi dan Jusuf Kala (foto: Antara)


Dua tahun bisa jadi waktu yang singkat untuk menilai sebuah pemerintahan. Tapi setidaknya dalam waktu itu  jejak-jejak berupa sikap dan kebijakan bisa digunakan untuk menilai. Apakah selama ini melakukan atau setidaknya mengupayakan penunaian janji-janji saat kampanye.

Nawa Cita atau sembilan harapan, begitu pasangan Jokowi-JK merumuskan apa yang akan dilakukannya saat berkuasa. Dari urusan ekonomi, hukum sampai urusan karakter bangsa tercatat di dalamnya. Sebagian seperti ekonomi sudah dibuatkan --bahkan-- hingga belasan paket yang diluncurkan. Urusan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang bebas korupsi baru belakangan ini digeber. Tim saber pungli alias sapu bersih pungutan liar meski belum resmi diteken keppresnya tapi sudah mulai bergerak.

Untuk urusan rasuah ini, lembaga pemantau korupsi ICW memberi rapor 6 pada 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Nilai pas-pasan ini lantaran banyak aturan yang dijanjikan tak juga diterbitkan. Di antaranya RUU Perampasan Aset. Alih-alih menyegerakan aturan yang akan memperkuat KPK, pemerintah malah sibuk dengan rencana revisi UU KPK dan revisi PP untuk memudahkan pemberian remisi bagi para koruptor. Reformasi hukum belum jadi prioritas di 2 tahun pemerintahan ini.

Yang paling parah justru adalah cita  terkait hak asasi manusia (HAM). Lembaga kemanusiaan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) malah memberi ponten 0. Kata Koordinator Kontras, Haris Azhar negara bukan saja gagal menegakkan HAM, malah menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Haris merujuk pada meningkatnya kasus pelanggaran selama pemerintahan Jokowi-JK.

Rapor 2 tahun pemerintahan sudah dikeluarkan oleh berbagai lembaga. Bidang-bidang yang tak dapat nilai ciamik, sepatutnya kini jadi prioritas Jokowi-JK untuk memperbaiki. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.