Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memimpin upacara peringatan HUT ke-71 TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memimpin upacara peringatan HUT ke-71 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta (foto: Antara)


Ada yang berbeda dari perayaan HUT TNI ke-71. Tak ada demonstrasi alutsista, tak ada parade. Kejutan justru datang dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dia minta TNI kembali punya hak politik - supaya bisa memilih dan dipilih dalam Pemilu. Menurut Gatot, TNI sekarang seperti warga negara asing. Beda dengan PNS yang bisa lebih bebas mengekspresikan hak politiknya.

Dulu TNI pernah punya hak politik. Tapi sejak 1998, seiring tumbangnya Orde Baru, jatah kursi untuk TNI tak lagi ada, TNI pun meninggalkan politik praktis. Dan ini sudah perjalanan hampir dua dasawarsa lamanya.

Dalam perjalanannya, reformasi di tubuh TNI terus mendapat tantangan. Salah satunya, masih banyaknya tindak kekerasan yang masih dilakukan anggota TNI dalam setahun terakhir. Dari catatan Kontras, ada 197 kasus yang terkait anggota TNI. Jumlah korban? Sedikitnya seribu orang jadi korban.

Berbagai kalangan meminta agar Panglima tak dulu meminta hak politik. Ini masuk akal demi melihat sederet pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan. Soal kekerasan anggota TNI, itu mesti dibereskan segera agar tak menebar seram di tengah masyarakat  Itulah yang mesti segera dibereskan Panglima, selain menjamin netralitas TNI sebagai institusi. Sudah itu, barulah kita bisa bicara yang lain. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!