Dalang

Butuh keberanian bagi Jokowi untuk membuka lagi kasus ini. Penyebabnya salah satu nama yang disebut dalam rekomendasi TPF Munir, eks Kepala BIN Hendro Priyono kini Ketua partai pendukung Jokowi.

Rabu, 26 Okt 2016 09:18 WIB

SBY konpress dokumen TPF Munir

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan terkait hilangnya berkas pembunuhan aktivis Munir di Puri Cikeas. (Foto: Antara)


Eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenuhi janji yang disampaikan melalui media sosial 3 hari lalu. Menggandeng sejumlah bekas anggota kabinetnya, SBY memberikan penjelasan seputar dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Pembunuhan Munir. Melalui konferensi pers di rumahnya, SBY hanya memberikan pengantar, penjelasan disampaikan bekas Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Meski begitu SBY menegaskan penjelasan yang dibacakan Sudi, sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya.

Setelah penjelasan panjang lebar seputar perjalanan kasus dan apa saja yang telah dilakukan, SBY membantah laporan itu sengaja dihilangkan. SBY dan jajajaran eks Kabinet Indonesia Bersatu menjanjikan akan terus mencari dokumen tersebut. Menurut dia, setelah tak lagi menjabat, ia telah menyerahkan bertruk-truk dokumen kepada Arsip Nasional Republik  Indonesia (ANRI). Tak jelas benar apakah dokumen TPF Munir termasuk yang diserahkan kala itu.

Sementara terkait  tak mengumumkan laporan TPF Munir, SBY berdalih  itu lantaran kasusnya masih dalam proses penyidikan. Bola panas kini dilemparkan ke Presiden Jokowi: mencari dokumen asli TPF Munir dan pelaku penghilangan serta menuntaskan kasusnya.

Itu sebab SBY mendukung  Presiden Jokowi jika ingin mengungkap kasus Munir. Apalagi hingga kini hukum tak mampu menjerat dalang di belakang pembunuhan keji itu. Butuh keberanian bagi Jokowi untuk membuka lagi kasus ini. Penyebabnya salah satu nama yang disebut dalam rekomendasi TPF Munir, eks Kepala BIN Hendro Priyono kini menjadi  Ketua partai pendukung Jokowi.

Momentum ini sepatutnya dimanfaatkan oleh Jokowi dan jajarannya untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Bola panas mesti diolah, hingga membuahkan gol yang cantik. Gol penuntasan kasus dan dihukumnya dalang pembunuhan Munir. Demi kebenaran dan  keadilan.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.