Tanah

Selain tuntutan distribusi lahan, pengunjuk rasa juga mendesak penuntasan beragam konflik. Catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) sepanjang 10 tahun terakhir terjadi hampir 1800 konflik lahan.

Selasa, 27 Sep 2016 22:13 WIB

Demo Hari Tani Nasional

Aksi mahasiswa dan gabungan organisasi non pemerintah Front Perjuangan Tani menuntut implementasi reforma agraria dan pemberian subsidi bahan pertanian bagi petani. (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Beribu petani berunjuk rasa. Aksi digelar di berbagai tempat; dari Istana Merdeka sampai gedung Pemerintah Daerah dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Aksi serentak dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani yang jatuh pada Sabtu, 24 September lalu. 

Beragam tuntutan disuarakan yang intinya distribusi  lahan dan meminta pembuat kebijakan berpiha pada petani. Di antaranya menyangkut  janji Jokowi memberikan 9 juta hektare lahan untuk masyarakat. Janji serupa juga pernah disampaikan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun tak kunjung terealisir.

Selain tuntutan distribusi lahan, pengunjuk rasa juga mendesak  penuntasan beragam konflik. Catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) sepanjang 10 tahun terakhir terjadi  hampir 1800 konflik lahan. Lawannya beragam, mulai  perusahaan swasta, perusahaan milik negara atau pemda hingga TNI. Bertahun kasus-kasus itu tak kunjung  tuntas bahkan hingga jatuh korban jiwa. 

Saatnya para penyelenggara negara menunjukkan keberpihakan. Warga tak butuh lahan ribuan hektare. Sebut contoh dua hektare lahan seperti yang diberikan pada peserta transmigrasi, cukup untuk digarap untuk menyambung hidup. Berkebalikan jauh dari   para pemilik modal yang bisa memperoleh hak guna usaha (HGU) hingga ratusan ribu hektare.

Pemerintah menjawab distribusi lahan ini dengan program sertifikasi. Kata Menteri Agraria Sofyan Djalil ditargetkan pada 2025 ada 25 juta lahan telah bersertifikat. Bagi para pegiat reforma  agraria itu jelas bukan langkah yang tepat. Reforma agraria adalah perombakan kepemilikan dan redistribusi atau penataan aset yang berkeadilan sosial. Bila itu semua sudah kelar barulah di ujung bisa bicara sertifikat sebagai bukti legalitas penguasaan lahan. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Polisi Sebut Penyelidikan Perkara Beras Terus Berkembang

  • Pemerintah Diminta Evaluasi Regulasi HET Beras
  • Blogger Vietnam Dihukum Sembilan Tahun Penjara
  • Leon Goretzka Masuk Radar Juventus

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.