Pengungsi bencana asap dampak dari kebakaran hutan

Pengungsi bencana asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang mengantre untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di lokasi pengungsian Desa Bonai Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. (foto: Antara)


Hasil penelitian para ahli lingkungan dari Universitas Harvard dan Universitas Colombia di Amerika Serikat menyebutkan, bencana kabut asap yang terjadi tahun lalu berdampak pada kematian dini lebih dari 91 ribu orang di Indonesia, dan sekitar 10 ribu kematian lain di Malaysia dan Singapura. Data dihimpun dalam kurun waktu Juli hingga Oktober tahun lalu. Laporan para ahli dari universitas terkenal itu hanya menyebutkan prakiraan kematian dini yang disebabkan kabut asap. Bukan angka faktual. Tapi itu sudah cukup mengejutkan kita. Sebuah laporan yang memilukan dan tragis. Angka itu jauh dari data resmi pemerintah, yang menyebut hanya ada 24 kasus kematian. Belum lagi ada ribuan kasus gangguan pernafasan dan penyakit paru.

Laporan itu menjadi pukulan telak bagi pemerintah, karena disebarkan global oleh media internasional. Bencana asap seolah-olah telah menjadi senjata pemusnah massal. Kita belum lupa, Menteri Kesehatan Nila Moeloek pada September tahun lalu mengatakan, pencemaran udara dan kabut asap belum berbahaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bulan ini juga mengkritik pemerintah yang dianggap abai dalam menangani kabut asap, dan gagal memenuhi hak hidup para korban.

Meski kebakaran hutan dan lahan dilakukan para penjahat lingkungan, pemerintah gagal menindak para pelaku---bahkan terkesan melindungi mereka dengan menghentikan penyidikan belasan perusahaan yang terindikasi terlibat membakar lahan. 

Tahun ini ancaman kabut asap tetap mengintai kita, khususnya warga di Sumatera, Kalimantan dan negara tetangga. Meski titik api tahun ini tidak separah tahun lalu, namun itu tidak berarti pemerintah bisa menganggap sukses menangani kebakaran hutan dan kabut asap. 

Kita juga mendorong warga Riau dan sekitarnya yang tahun lalu berniat mengajukan gugatan warga atau class action terkait dampak polusi asap, agar segera bertindak. Gugatan warga adalah bentuk peringatan publik, agar pemerintah bertanggung jawab dan tidak main-main dengan ancaman kebakaran hutan. 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!