Ilustrasi Papua

Ilustrasi: Papua


Muka Pemerintah Indonesia betul-betul ditampar keras kala lima negara Pasifik; Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, dan Nauru, meneriakkan pelanggaran hak asasi manusia dan berekspresi yang terjadi di Papua. Dua hal itu disampaikan lima negara Pasifik di dua pertemuan sekaligus; Dewan HAM PBB di Jenewa dan Majelis Umum PBB di New York, pekan lalu.

Kepulauan Solomon yang diwakili Perdana Menteri Manasye Sogavare menyebut, pemerintahannya prihatin terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami rakyat Papua. Kata dia, banyak laporan yang ia terima memperlihatkan kekejian Pemerintah Indonesia. Karena itulah, Solomon kemudian merekomendasikan kepada PBB mengirim perwakilan independen untuk menyelidiki segala pelanggaran HAM tersebut. Tak hanya itu, Solomon juga meminta Indonesia agar membuka pintu lebar-lebar kepada lembaga atau organisasi internasional juga jurnalis asing yang ingin meliput ke Papua. 

Sejalan dengan Kepulauan Solomon, Perdana Menteri Tonga Samuel Akilisi dalam pidatonya mengatakan, tak ada perubahan situasi di Papua. Tahun lalu, di PBB dia juga menyuarakan hal yang sama; kekerasan dan pelanggaran HAM. Pemerintahan Tonga menilai ada salah urus sehingga persoalan yang sama terus terjadi di Bumi Cenrawasih itu. Tonga pun, kata dia, siap membuka pintu untuk berdialog dengan Indonesia membicarakan kesejahteraan serta solusi bagi rakyat Papua. 

Tapi suara lebih keras disampaikan perwakilan dari Tuvalu dan Nauru. Mereka meminta PBB tak mengabaikan kekerasan dan pelanggaran HAM di Tanah Papua. PBB pun didesak bersikap atas Papua. Kalau perlu mengabulkan permintaan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dan itu harus dihargai. 

Mendengar persoalan Papua sudah sampai ke telinga PBB, pemerintah Indonesia sesungguhnya tak bisa lagi berpura-pura tuli atau bahkan memungkiri bagaimana sadisnya tentara Indonesia di sana. Sebab persoalan Papua tak bisa lagi dibungkam dengan cara menangkapi dan mengkriminalisasi pemuda Papua yang menyampaikan aspirasi mereka. Pemerintah harusnya lebih banyak mendengar apa keinginan rakyat Papua bukan sebaliknya terus-terusan menodongkan senjata. Sebab NKRI bagi Papua, bukan harga mati.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!