Kegelisahan Warga

Begitu Perppu Ormas muncul, LSM Kontras sudah bersuara: aroma Orde Baru makin terasa. Langkah pemerintah mengontrol aktivitas ormas dengan cara pintas, tanpa proses peradilan, dikecam.

Kamis, 10 Agus 2017 05:18 WIB

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Kalau dulu Presiden Joko Widodo dijuluki 'klemar-klemer' maka kini Jokowi punya julukan baru: diktator.

Penyebabnya paling tidak ada dua. Pertama, keluarnya Perppu Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan-web) yang jadi dasar pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Kedua, Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu yang menetapkan ambang batas presidensial 20 persen. Banyak yang lantas menuding ini sebagai upaya mengamankan kursinya di Pemilu Presiden 2019.

Betulkah anggapan itu? Yang jelas, begitu Perppu Ormas muncul, LSM Kontras sudah bersuara: aroma Orde Baru makin terasa. Langkah pemerintah mengontrol aktivitas ormas dengan cara pintas, tanpa proses peradilan, dikecam. Tapi Presiden bergeming.  Sementara Menteri Dalam Negeri Thjahjo Kumolo memastikan bakal ada ormas lain yang bakal dibubarkan secara bertahap, lantaran dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Dengan gayanya yang khas, Jokowi membantah tudingan tersebut. Seraya guyon, ia menyebut wajahnya tak pas kalau disebut diktator. Ada yang menilai ini cara cerdas Jokowi berpolitik. Tapi ada juga yang menilai tak sepatutnya Jokowi menanggapi dengan bercanda.

Bagaimana pun, ini adalah bentuk kegelisahan warga atas apa yang dilakukan Pemerintah. Kita sudah lihat dampak persekusi di tengah masyarakat - yang dikhawatirkan menguat dengan adanya Perppu Ormas. Pemerintah mesti membuktikan kalau ia berlaku adil untuk semua, sekaligus melindungi hak-hak warga negara seperti berserikat dan berekspresi, sesuai kata Konstitusi. Dan kita semua mesti pasang mata mengawasi. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob

  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri perlakuan diskriminatif / ujaran kebencian di ruang pendidikan, tempat kerja, lembaga pemerintahan, dan ruang publik lainnya tapi tidak tahu lapor kemana?