(Belum) Merasakan Buah Kemerdekaan

Pidato Kenegaraan itu sungguh enak didengar. Membayangkan masyarakat dilibatkan dalam tiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat, jadi dambaan. Jika itu betul terjadi, dipastikan takkan ada penolakan.

Kamis, 17 Agus 2017 09:44 WIB

Presiden Jokowi berpidato di sidang paripurna

Presiden Joko Widodo berpidato saat Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Hari ini, tepat 72 tahun usia Republik Indonesia. Dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR kemarin, Presiden Joko Widodo menyebut,  belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kata dia, manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air. Itu mengapa, di tahun ketiga pemerintahannya, Kabinet Kerja akan fokus pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Bagi Jokowi, dengan pembangunan yang berkeadilan maka tidak ada lagi rakyat Indonesia yang merasa menjadi warga negara kelas dua atau tiga. Sebab semua pihak dilibatkan dalam mengambil mengambil keputusan dan tanggung jawab.

Pidato Kenegaraan itu sungguh enak didengar. Membayangkan masyarakat dilibatkan dalam tiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat, jadi dambaan. Dan jika itu betul-betul terjadi, bisa dipastikan takkan ada penolakan atau konflik di proyek-proyek besar pemerintah. Bukan seperti yang belakangan ini ada.

Sebut saja misalnya proyek reklamasi Teluk Jakarta; pembangunan bandara terbesar kedua Kertajati, Jawa Barat; dan penambangan batu kapur oleh PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Semua mega proyek itu kita tahu bersama memunculkan gejolak besar. Para petani dan nelayan yang terkena imbas proyek itu, merasa tak didengar suaranya. Tak diperhitungkan kesengsaraannya kelak. Sebab laut dan tanah yang menjadi sumber utama penghidupan dirampas begitu saja.

Demi mengingatkan pemerintah, hari ini warga penolak tambang semen di Rembang dan Pati menggelar Upacara Rakyat. Mereka akan menyusuri goa di sekitaran karts Pegunungan Kendeng. Pesan aksi ini jelas; merdeka mengelola tanah demi kelangsungan hidup anak cucu mereka esok dan selamanya.

Rakyat tidak butuh pidato yang manis dan syahdu. Tapi kita butuh Pemerintah yang betul-betul mendengar suara rakyat.
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.