Mengusir Pabrik Semen dari Kendeng

Hitungan para akademisi, negara akan menanggung rugi sekitar Rp 2,2 triliun per tahun jika kawasan penyimpanan air itu dikeruk.

Jumat, 11 Mei 2018 05:36 WIB

Aksi mengecor kaki di depan Kedutaan Jerman

Akademisi tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kedeng (JM-PPK) melakukan aksi mengecor kaki di depan Kedubes Jerman, Jakarta, menolak rencana penambangan dan pendirian pabrik semen oleh perusahaan Jerman di Pegunungan Kendeng, Pati, Jawa

Aksi perlawanan terhadap pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, kembali dilakukan. Kemarin, tiga dosen, tiga mahasiswa dan tiga aktivis, mengecor kaki di depan Kedutaan Besar Jerman. Mereka menuntut pemerintah Jerman tak tinggal diam atas rencana PT Heidelberg Cement yang bakal menambang di daerah yang menjadi sumber air masyarakat setempat. 

Perusahaan swasta Jerman itu adalah pemilik saham mayoritas di PT Indocement Tunggal Perkasa yang akan mendirikan pabrik semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lokasi pabrik dan penambangannya seluas2.843 hektar. Sejak Bupati mengeluarkan izin pendirian pabrik pada 2014, masyarakat sudah menolak. Izin digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, setahun kemudian. Hasilnya, warga menang. Tapi ketika dibawa tingkat kasasi ke Mahkamah Agung, warga kalah. 

Pegunungan Kendeng punya nilai penting bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari bertani. Di sana, ada kawasan yang menyimpan air secara alami lewat sungai bawah tanah menuju ratusan mata air. Karenanya masuk dalam kawasan lindung geologis sejak 2011. Tapi itu tak cukup, agar benar-benar terjaga perlu status lebih kuat, yakni sebagai Kawasan Bentang Alam Karst. Untuk itu, pemerintah pusat pernah memerintahkan Kementerian ESDM mengkajinya. Hampir setahun berlalu, kajian yang kabarnya sudah rampung itu tak kunjung dibuka ke publik. 

Inilah yang didesak warga Kendeng: Pemerintah membuka hasil kajiannya sebelum tambang-tambang lain akhirnya menghancurkan kawasan itu. Tanpa adanya kajian, pemerintah daerah bisa sesuka hati mengeluarkan izin dan ujung-ujungnya merugikan negara. Hitungan para akademisi, negara akan menanggung rugi sekitar Rp 2,2 triliun per tahun jika kawasan penyimpanan air itu dikeruk.

Aksi mengecor kaki yang dilakukan kemarin adalah simbol nyata bagaimana terancamnya hidup petani Kendeng. Ketika negara terus menggerus kekayaan alam demi bisnis, yang hasilnya tak dinikmati warga sekitar. 

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.